Pemerintah Tambah Anggaran TKD Rp 18,9 Triliun untuk Belanja Pegawai

Pemerintah menyalurkan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 18,9 triliun guna menyokong pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan fiskal dalam pembayaran belanja pegawai, khususnya gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Jumat (14/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Langkah intervensi anggaran ini diambil akibat masih banyaknya daerah yang kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai. Tambahan dana segar tersebut disalurkan secara mendesak atas arahan langsung Presiden melalui Kementerian Keuangan.

"Tambahan-tambahan anggaran tadi juga diberikan, terutama yang terakhir 5 Agustus 2026, dari Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan sebanyak Rp 18,9 triliun itu digunakan terutama untuk membantu daerah yang belanja pegawai. Ini adalah kesulitan terutama untuk bayar PPPK dan kemudian juga untuk membantu daerah-daerah yang fiskalnya rendah," ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Injeksi dana TKD ini diklaim mampu menyelesaikan mayoritas kendala pembiayaan aparatur di tingkat daerah. Kendati demikian, pemerintah pusat tidak langsung melepas pengawasan dan terus menyisir wilayah yang masih bermasalah.

"Sebagian masalahnya sudah sekiranya untuk membayar belanja pegawai, hampir semuanya bisa diatasi. Ada beberapa yang sedang kita evaluasi, 26 daerah," ujar Tito.

Tambahan TKD tersebut difungsikan sebagai instrumen bantuan bagi daerah beruang fiskal sempit, sekaligus menjadi acuan evaluasi kebijakan transfer daerah ke depan. Gambaran postur APBD 2026 mencatat total anggaran daerah mencapai Rp 1.153,9 triliun, yang disokong TKD sebesar Rp 725,2 triliun serta target Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 428,9 triliun.

Hingga 31 Juli 2026, realisasi pendapatan daerah baru terkumpul Rp 606,8 triliun, menurun dibanding periode sama tahun sebelumnya yang menembus Rp 691,8 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja daerah telah terserap Rp 538,6 triliun atau setara 42,5 persen.

"Kemudian ini lebih tinggi dibanding tahun lalu, di masa yang sama 31 Juli 25 sebesar Rp 41,7%. Meskipun angkanya sedikit lebih tinggi, Rp 2.025,576 triliun," pungkas Tito.