Pemerintah Serahkan Pembahasan RUU Perampasan Aset ke DPR

Proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kini sepenuhnya berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena berstatus sebagai inisiatif lembaga legislatif tersebut, sebagaimana dilaporkan Investor Daily pada Rabu (26/8/2026).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengungkapkan di Jakarta Pusat bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali memberikan instruksi tegas untuk mendukung percepatan regulasi penegakan hukum tersebut.

"Kalau Undang-Undang Perampasan Aset, itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya yang saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan," kata Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Langkah penguatan tersebut juga ditindaklanjuti oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang menerima arahan langsung dari Kepala Negara. Namun, mekanisme penetapan draf dan aturan tetap mengikuti prosedur legislasi yang berlaku di parlemen.

"Tapi kita semua kawan-kawan harus tahu dan menyadari bahwa ini statusnya undang-undang sebagai inisiatif DPR. Jadi bolanya sekarang ada di DPR," ujar Qodari.

Parlemen menargetkan pembentukan regulasi perampasan aset ini dapat tuntas pada Desember 2026. Pemerintah bersiap mengikuti tahapan lanjutan, termasuk penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) setelah DPR menyelesaikan kajian internalnya.

Penyusunan regulasi ini turut melibatkan Badan Keahlian DPR bersama sejumlah kalangan akademisi dan perguruan tinggi. Langkah tersebut dilakukan untuk mematangkan integrasi aturan dengan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Jadi sekarang sudah punya fondasi, sudah punya pondasi yang yang baguslah untuk bisa menyiapkan Undang-Undang Perampasan Aset. Tapi on going di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat," kata Qodari.