Pemerintah Pastikan Sepeda Motor Bebas Pembatasan BBM Pertalite

Skema pembatasan BBM subsidi jenis Pertalite bagi kelompok ekonomi atas dipastikan tidak akan berlaku bagi pengguna kendaraan roda dua. Kepastian tersebut disampaikan usai pertemuan antarmenteri di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026), sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan ini dirancang agar alokasi subsidi energi senilai ratusan triliun rupiah dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran. Pembatasan tersebut menyasar masyarakat berpenghasilan tinggi pada kelompok desil 9 dan desil 10.

"Enggak, sepeda motor enggak dibatasi kok," kata Bahlil.

Pemerintah menilai kelompok masyarakat mampu saat ini masih menikmati fasilitas BBM bersubsidi yang seharusnya diprioritaskan bagi warga kurang mampu.

"Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi," ujar Bahlil.

Kementerian ESDM kini berkoordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk mematangkan infrastruktur pemilahan data penerima subsidi energi tersebut.

"Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," katanya.

Di sisi lain, pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi ini direncanakan berlangsung secara bertahap. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih mengkaji mekanisme teknis di lapangan sebelum menetapkan waktu pasti pemberlakuan aturan.

"Jadi tadi kita ngebahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas. Mungkin yang kuartir 9-10," kata Purbaya.

Implementasi kebijakan baru akan dijalankan secara bertahap setelah seluruh persiapan sistem dinyatakan matang.

"Supaya nanti, bukan sekarang, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya," lanjutnya.

Pemerintah menilai kesiapan infrastruktur pendukung milik PT Pertamina (Persero) sudah cukup memadai untuk menunjang penyaluran BBM agar tepat sasaran.

"Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina. Sudah cukup baik sehingga siap bisa dilakukan," ujarnya.

Terkait tanggal pasti pemberlakuan kebijakan maupun estimasi jadwal resmi pada awal tahun mendatang, pemerintah menegaskan masih melakukan pengkajian mendalam.

"Belum, belum tahu. Tapi kita siapkan sistemnya seperti apa dengan masukan dari Pak Bahlil tadi," katanya.

Perhitungan nilai penghematan anggaran negara dari skema pembatasan ini juga masih terus difinalisasi oleh tim teknis lintas kementerian.

"Belum, lagi di-exercise aja. Semuanya lagi di-exercise. Kita pingin semua subsidi dari sektor migas itu tepat sasaran," pungkas Bahlil.