Pemerintah Matangkan Rencana Pembatasan Subsidi Pertalite Desil 9 dan 10

Pemerintah mulai mematangkan rencana pembatasan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat kelompok sejahtera desil 9 dan desil 10. Kebijakan tersebut dibahas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026), sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Skema penghentian subsidi energi untuk kelompok berpenghasilan tinggi ini rencananya akan diterapkan secara bertahap. Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah masih mengkaji mekanisme pelaksanaan sebelum aturan baru resmi digulirkan.

"Jadi tadi kita ngebahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas. Mungkin yang kuartir 9-10," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pemerintah meneliti kesiapan sistem penyaluran milik PT Pertamina (Persero) agar penerapan pembatasan di lapangan dapat berjalan tepat sasaran.

"Supaya nanti, bukan sekarang, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Kesiapan infrastruktur teknologi pendukung dari pihak Pertamina dinilai sudah mencukupi untuk membatasi akses masyarakat mampu terhadap barang bersubsidi.

"Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina. Sudah cukup baik sehingga siap bisa dilakukan," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Mengenai tanggal pasti dimulainya pembatasan BBM subsidi tersebut, pemerintah mengonfirmasi bahwa jadwal pelaksanaannya belum ditetapkan.

"Belum, belum tahu. Tapi kita siapkan sistemnya seperti apa dengan masukan dari Pak Bahlil tadi," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Langkah evaluasi ini diambil karena sebagian alokasi anggaran subsidi energi senilai ratusan triliun rupiah masih dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

"Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan terus berkoordinasi guna memastikan perbaikan data penerima manfaat berjalan optimal.

"Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Meskipun formulasi kebijakan masih dihitung, pembatasan subsidi Pertalite dipastikan tidak akan berlaku bagi pengguna kendaraan roda dua.

"Belum, lagi di-exercise aja. Semuanya lagi di-exercise. Kita pingin semua subsidi dari sektor migas itu tepat sasaran," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Pemerintah menjamin pengguna sepeda motor tetap mendapatkan akses BBM bersubsidi tanpa ada pembatasan kuota.

"Enggak, sepeda motor enggak dibatasi kok," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga telah berkoordinasi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri terkait penggunaan teknologi untuk menyaring konsumen BBM Pertalite dan LPG 3 kilogram pada Jumat (24/7/2026).

"Utamanya gimana, mungkin ya, saya sih pengen tahu gimana teknologi yang mau dipakai untuk membatasi supaya subsidinya tepat sasaran," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pemerintah menilai akses terhadap LPG 3 kilogram dan Pertalite saat ini masih terlalu bebas sehingga dapat dibeli oleh kelompok ekonomi kelas atas.

"Kan semua orang yang kaya juga bisa ambil Pertalite atau gas juga, LPG 3 kg," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pengujian terhadap sistem IT milik Pertamina dilakukan untuk memastikan keandalan teknologi dalam mengenali profil konsumen yang berhak menerima subsidi.

"Dia punya teknologi, saya pengen lihat teknologinya kayak gimana sih," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.