Pemerintah Pangkas Insentif Motor Listrik Menjadi Rp3 Juta per Unit

Pemerintah memangkas besaran insentif pembelian motor listrik dari rencana awal sebesar Rp5 juta menjadi Rp3 juta per unit. Kebijakan alokasi anggaran Rp3 triliun untuk 1 juta unit motor produksi dalam negeri tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, dilansir dari Detik Finance.

"Itu programnya sama. Jadi 1 juta itu pasti nggak habis tahun ini kan kalau kita lihat. Kalau nggak salah masing-masing Rp 3 juta. (Anggarannya) Rp 3 triliun," ujar Purbaya di Jakarta, Kamis kemarin.

Pemerintah memperkirakan penyerapan kuota subsidi tersebut tidak akan mencapai target maksimal sepanjang tahun ini. Keterbatasan kapasitas produksi industri kendaraan roda dua berbasis baterai di tingkat nasional menjadi kendala utama dalam merealisasikan target awal.

"Itu masih kita lihat apakah daya serapnya cukup tahun ini untuk menyerap semua uang itu. Kayaknya sih nggak. Kan kapasitas produksi motor nasional belum sampai 1 juta kan.

Ada yang cuma 20 ribu. Saya pikir paling 100 ribu sampai akhir tahun. Jadi nanti saya pikirkan apa bisa ditambah," katanya.

Realisasi penyaluran bantuan fiskal ini diproyeksikan baru akan menyerap sekitar 100.000 unit hingga akhir tahun. Penyaluran program subsidi secara resmi dijadwalkan mulai berjalan pada September 2026, setelah koordinasi teknis bersama Kementerian Perindustrian rampung dilakukan.

"Dia (Menperin) belum bicara sama saya. Nanti saya datangi dia deh besok. Harusnya sih September sudah jalan itu (insentif)," ujar Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) menjadi tahapan regulasi terakhir yang saat ini dinantikan untuk melengkapi aspek legalitas penyaluran insentif tersebut.