Pemerintah Hitung Kebutuhan Formasi Seleksi CPNS 2026

Badan Kepegawaian Negara bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan tengah mematangkan perhitungan kebutuhan riil formasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2026 di Jakarta pada Senin, 13 Juli 2026.

Langkah penyusunan formasi ini dilakukan agar jumlah rekrutmen aparatur sipil negara baru sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan serta mempertimbangkan jumlah ASN saat ini yang sudah mencapai sekitar 6,7 juta orang.

"Kami saat ini sedang mematangkan koordinasi untuk seleksi CPNS. Saya, Bu Menpan, Pak Menteri Keuangan terus mematangkan bersama pemerintah daerah dan kementerian lembaga. Ini kebutuhannya berapa sedang kita hitung fix-nya," kata Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Koordinasi intensif terus berjalan bersamaan dengan pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk guru Sekolah Rakyat, program Makan Bergizi Gratis, serta seleksi sekolah kedinasan yang dijadwalkan selesai bulan ini.

"Sedang berjalan, rekrutmen untuk sekolah rakyat, untuk P3K sedang berjalan. Bulan ini kita sedang akan menyelesaikan untuk seleksi sekolah kedinasan. Seperti untuk IPDN, STAN, sekolah statistik, intelijen," tutur Zudan Arif Fakrulloh.

Pemerintah memerlukan waktu untuk memetakan jabatan tertentu yang memerlukan Pegawai Negeri Sipil baru sekaligus mendesak kepala daerah untuk segera merampungkan pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PPPK demi kepastian status.

"Ini sedang kita matangkan dengan Ibu Menpan, nanti beliau yang akan mengumumkan. Yang lain terus kita koordinasikan agar segera bisa kita melaksanakan," ujar Zudan Arif Fakrulloh.

Proses kalkulasi formasi ini juga harus mempertimbangkan komposisi jumlah aparatur sipil negara yang ada saat ini di seluruh wilayah Indonesia agar tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.

"Jadi, kita itu sedang menghitung masih perlu P3K berapa, masih perlu CPNS berapa. Ini kita hitung secara matang. Karena ASN kita sekarang sudah 6,7 juta," kata Zudan Arif Fakrulloh.

Pemetaan kebutuhan pegawai negeri sipil di setiap instansi kementerian dan lembaga pusat maupun daerah terus diprioritaskan agar proses pengadaan pegawai baru dapat berjalan efektif.

"Ini dipetakan jabatan-jabatan tertentu yang masih perlu PNS berapa. Kemudian P3K yang belum selesai. Ini juga saya minta para kepala daerah yang belum mengangkat P3Knya, itu segera diselesaikan," ujar Zudan Arif Fakrulloh.

Sebelumnya, proses pengadaan aparatur sipil negara ini juga menyangkut pemenuhan tenaga pengajar serta penyelesaian rekrutmen berkala yang sedang diatur oleh pemerintah pusat.

"Menteri Keuangan terus mematangkan bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga. Ini kebutuhannya berapa sedang kita hitung fix-nya," kata Zudan Arif, Kepala Badan Kepegawaian Negara seperti dilaporkan tim liputan KompasTV.

Sinkronisasi data formasi antarinstansi ditekankan agar pendaftaran seleksi nasional dapat dibuka secara serentak setelah seluruh kalkulasi teknis selesai disetujui kementerian terkait.

"Karena kan kemarin kita baru selesai merekrut untuk Sekolah Rakyat, maaf ini sedang berjalan, rekrutmen untuk Sekolah Rakyat, untuk PPPK sedang berjalan." kata Zudan Arif.

Pemerintah berkomitmen untuk merilis jadwal resmi setelah koordinasi final mengenai kuota formasi nasional disepakati secara tertulis oleh seluruh menteri yang membidangi urusan keuangan dan aparatur negara.

"Bulan ini akan kita mulai pengumumannya, nanti terus berlanjut waktunya," kata Zudan Arif.

Pihak Badan Kepegawaian Negara juga mengingatkan bahwa pengumuman final mengenai teknis pelaksanaan pendaftaran sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Ini sedang kita matangkan dengan Ibu Menpan (RB), nanti beliau yang akan mengumumkan. Yang lain terus kita koordinasikan agar segera bisa kita laksanakan," kata Zudan Arif.

Di sisi lain, perumusan kuota penerimaan ini turut mempertimbangkan jumlah pegawai negeri sipil aktif yang memasuki batas usia pensiun sepanjang tahun berjalan ini.

"Menteri Keuangan terus mematangkan bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga. Ini kebutuhannya berapa sedang kita hitung fix-nya," kata Zudan seperti dilansir dari Warta Ekonomi.

Penentuan kuota formasi ini disesuaikan dengan prioritas anggaran pembangunan nasional agar beban belanja pegawai tetap proporsional.

"Karena kan kemarin kita baru selesai merekrut untuk Sekolah Rakyat, maaf ini sedang berjalan, rekrutmen untuk Sekolah Rakyat, untuk PPPK sedang berjalan," ujarnya.

Proses seleksi sekolah kedinasan dan pemenuhan tenaga pendukung program nasional menjadi salah satu fokus pengadaan pegawai yang berjalan paralel menjelang pembukaan CPNS.

"Bulan ini akan kita mulai pengumumannya, nanti terus berlanjut waktunya," kata Zudan.

Penyelarasan kebutuhan formasi di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat rampung dalam waktu dekat melalui koordinasi intensif antarlembaga tersebut.

"Ini sedang kita matangkan dengan Ibu Menpan (RB), nanti beliau yang akan mengumumkan. Yang lain terus kita koordinasikan agar segera bisa kita laksanakan," ujarnya.

Di tempat terpisah, koordinasi ini dipastikan melibatkan menteri terkait yang juga sedang merancang porsi kuota pelamar bagi lulusan baru.

"Kalau kita saat ini sedang mematangkan koordinasi untuk seleksi CPNS. Saya, Bu Menpan, Pak Menteri Keuangan terus mematangkan bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga. Ini kebutuhannya berapa sedang kita hitung fix-nya," kata Zudan kepada wartawan di Kantor Kemendagri RI seperti dilansir dari VIVA.

Pelaksanaan seleksi nasional ini akan diumumkan secara berkala oleh kementerian teknis setelah seluruh kesiapan sistem pendaftaran elektronik dinyatakan siap.

"Ini sedang kita matangkan dengan Ibu Menpan, nanti beliau yang akan mengumumkan. Yang lain terus kita koordinasikan agar segera bisa kita melaksanakan," ujar dia.

Proses pendaftaran seleksi ini dipastikan tetap memanfaatkan infrastruktur digital yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk menjamin transparansi.

"Kemarin kita baru selesai merekrut untuk sekolah rakyat. Maaf ini sedang berjalan, rekrutmen untuk sekolah rakyat, untuk PPPK sedang berjalan," jelasnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebelumnya memberikan proyeksi awal mengenai jumlah aparatur sipil negara yang akan pensiun.

"Kami sudah ada datanya, sekitar 160 ribu, begitu ya," kata Rini Widyantini, Menteri PAN-RB di Gedung Kementerian PANRB pada Selasa, 24 Februari 2026.

Kementerian PAN-RB juga telah berkoordinasi secara tertulis dengan kementerian keuangan terkait pemenuhan anggaran penunjang operasional ujian seleksi tersebut.

"Kami sudah bersurat kepada Menteri Keuangan untuk segera dihitung begitu ya," ujarnya.

Pemerintah pusat menekankan pentingnya akurasi data kompetensi pegawai dari setiap instansi daerah agar tidak terjadi ketidaksesuaian formasi saat pendaftaran dibuka.

"Saya enggak bisa mengarang kan. Saya enggak bisa mengarang kompetensi apa yang dibutuhkan oleh instansi," katanya.

Pihak kementerian juga memberikan perhatian khusus bagi para alumni perguruan tinggi yang baru lulus agar mendapatkan porsi yang memadai dalam seleksi birokrasi tahun ini.

"Tentu kami sangat concern (peduli) terhadap para fresh graduate (lulusan baru) ya, untuk bisa ikut serta dalam membantu birokrasi ini," ungkapnya.

Berdasarkan informasi dari Katasulsel, calon peserta nantinya wajib melakukan seluruh proses pendaftaran mulai dari pembuatan akun hingga unggah dokumen persyaratan secara online melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.