Pemerintah AS Tuntut Sam Tunick Akibat Hapus Data Ponsel Saat Disita

Pemerintah Amerika Serikat menuntut seorang warga bernama Sam Tunick karena diduga sengaja menghapus seluruh data di ponselnya saat hendak disita aparat di Bandara Hartsfield-Jackson, Atlanta, pada 24 Januari 2025 lalu. Penuntutan hukum ini dilansir dari Detik iNET.

Aparat federal awalnya menahan Tunick di bandara untuk diinterogasi mengenai dugaan kepemilikan gambar eksploitasi anak. Namun, tim pengacara Tunick menegaskan tuduhan tersebut hanyalah dalih untuk menyelidiki keterikatannya dengan gerakan aktivis Stop Cop City di Atlanta.

Guna mengusut tindakan ini, pemerintah AS menerapkan undang-undang yang jarang digunakan terkait pelanggaran merusak properti demi mencegah penyitaan. Aparat menyebut Tunick memakai fitur sistem operasi GrapheneOS dengan memasukkan kode sandi darurat yang memicu penghapusan otomatis seluruh data perangkat.

Di sisi lain, tim pembela menilai penahanan dan penggeledahan di bandara tersebut tidak sah sehingga seluruh bukti harus digugurkan. Tim kuasa hukum juga membeberkan bahwa agen federal menolak memberikan akses pengacara, tidak menyodorkan surat perintah penggeledahan, dan memanipulasi alasan permintaan akses ponsel.

Sebaliknya, pemerintah AS berargumen bahwa petugas tidak wajib menunjukkan surat perintah karena Tunick belum secara resmi diizinkan memasuki wilayah Amerika Serikat. Pengetatan proses masuk ke AS di bawah kabinet Trump kerap memicu penahanan berjam-jam serta pemeriksaan akun media sosial.

Tindakan penegak hukum ini memicu kritik keras dari kelompok hak-hak digital yang menilai penghapusan data menjadi langkah perlindungan dari penggeledahan sepihak. Marlon Kautz dari Atlanta Solidarity Fund memberikan tanggapannya mengenai hak privasi warga.

"Setiap orang memiliki hak penuh untuk mengamankan data pribadi mereka dari penggeledahan yang inkonstitusional, terutama di tengah meningkatnya tren otoritarianisme," ujar Marlon Kautz, anggota Atlanta Solidarity Fund.

Proses hukum terhadap Sam Tunick terkait penggunaan fitur keamanan sandi darurat tersebut hingga kini masih terus bergulir di pengadilan.