OPSI Minta Pemerintah Perkuat Peran Satgas Cegah Gelombang PHK

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) mendesak pemerintah untuk memperkuat fungsi Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) demi mengantisipasi lonjakan pemutusan hubungan kerja di tanah air, seperti dilansir dari Investor Daily. Langkah penguatan ini dinilai penting agar satgas tidak sekadar melakukan pemantauan, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi perusahaan yang sedang mengalami kendala likuiditas agar tetap beroperasi. Sekretaris Jenderal OPSI, Timboel Siregar, menjelaskan bahwa satgas perlu melakukan pemetaan terhadap lini usaha yang mengalami tekanan finansial dan menjembatani komunikasi dengan kreditur, serta mendorong bantuan pembiayaan murah.

"Biar bagaimanapun juga Satgas PHK itu harus bisa mengatasi persoalan dunia usaha, sehingga mereka tidak jadi mem-PHK. Bagaimana agar produksi terus berjalan. Nah ini yang tentunya harus dipetakan, harus mencegah PHK dengan dukungan APBN," ujar Timboel Siregar, Sekretaris Jenderal OPSI.

Pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada pemberian insentif fiskal, melainkan juga menyentuh aspek arus kas perusahaan melalui penyediaan modal berbiaya rendah demi menjaga keberlangsungan aktivitas produksi. "Dana itu yang harus bisa diintervensi oleh pemerintah, dengan suku bunga rendah, bisa dibilang modal yang murah," kata Timboel Siregar, Sekretaris Jenderal OPSI.

Faktor eksternal seperti pelemahan nilai tukar rupiah turut menjadi perhatian karena berpotensi membebani operasional perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor akibat lonjakan biaya pembelian menggunakan dolar AS. "Bagaimana dengan rupiah yang terus menurun, yang melemah harus membeli bahan baku dengan dolar yang besar. Nah ini kan juga bisa mempengaruhi dari sisi kemampuan perusahaan," tutur Timboel Siregar, Sekretaris Jenderal OPSI.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif juga disorot sebagai langkah krusial demi membuka lebih banyak lapangan kerja baru untuk memperluas penyerapan tenaga kerja di tengah tantangan ekonomi. "Dari sisi demand tentunya membuka lapangan kerja memang harus lebih banyak buat iklim investasi lebih baik," ujar Timboel Siregar, Sekretaris Jenderal OPSI. Selain itu, komunikasi yang intensif antara pihak manajemen perusahaan dan serikat pekerja dipandang sebagai salah satu kunci utama untuk memitigasi risiko PHK melalui kesepakatan bersama.

"Menurut saya ini harus didorong, serikat pekerja juga harus bisa berkomunikasi dengan manajemen untuk tidak jadi memberatkan mereka juga," tutur Timboel Siregar, Sekretaris Jenderal OPSI.