OJK Susun Merekontruksi Aturan Pembagian Dividen Bursa Efek Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan merancang mekanisme pembagian dividen bagi PT Bursa Efek Indonesia setelah pasar modal tersebut menyelesaikan proses demutualisasi pada Senin (10/8). Langkah penataan ini dirumuskan dalam Rancangan Peraturan OJK menyusul perubahan status BEI yang tidak lagi terikat larangan distribusi keuntungan kepada para pemegang saham. Rencana penyusunan regulasi baru tersebut disampaikan langsung oleh otoritas pengawas pasar modal saat menghadiri agenda peluncuran produk keuangan di Gedung BEI, Jakarta.

"Setelah demutualisasi juga Bursa menjadi lembaga yang tidak lagi terkena larangan membagikan dividen maka nanti di dalam RPOJK kami akan juga mengatur bagaimana mekanisme pembagian dividen dari Bursa Efek,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi.

Meski izin pembagian keuntungannya telah dibuka, OJK menekankan kelangsungan alokasi dana operasional bursa tetap prioritas utama. "Tentu pada prinsipnya Bursa menjadi lembaga yang diizinkan nanti untuk dapat membagikan dividen kepada pemegang sahamnya dengan tetap memperhatikan agenda-agenda kegiatan pengembangan industri dan Bursa Efek ke depan,” ujarnya.

Otoritas pasar modal juga mewajibkan BEI menjaga porsi cadangan internal demi mengantisipasi kebutuhan pengembangan infrastruktur di masa mendatang. "Kaidah itu yang akan juga diperhatikan pada saat nanti Bursa sudah dapat memberikan atau membagikan dividen kepada pemegang saham,” jelas Hasan.

Ketentuan dalam RPOJK tersebut tidak hanya berfokus pada pembagian laba, tetapi mencakup penyesuaian skema biaya operational dan masa peralihan organisasi. "Lalu bab lainnya tentu mengatur operasional infrastruktur dan juga pengenaan tarif yang nanti berlaku setelah demutualisasi terjadi dan ada kaedah atau pokok ketentuan terkait dengan ketentuan peralihan,” kata Hasan.