Muktamar ke 35 NU Sepakati Pemilihan Ketum PBNU Lewat Sistem AHWA

Sidang Pleno III Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, menyepakati perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU periode 2026–2031 dari pemilihan langsung menjadi sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) pada Ahad (30/8/2026) dini hari.

Hasil penghitungan suara menunjukkan sebanyak 401 suara atau 73 persen dari total 552 peserta berhak suara menyetujui perubahan mekanisme tersebut. Sebanyak 150 suara memilih mempertahankan sistem pemilihan langsung, sementara 1 suara dinyatakan tidak sah oleh panitia.

"Dari seluruh 552 suara yang hadir, sebanyak 401 suara atau sekitar 73 persen menghendaki adanya perubahan di dalam mekanisme pemilihan. Yang memilih untuk tetap ada 150 suara, dan 1 suara tidak sah," kata Pimpinan Sidang Pleno, Prof Muhammad Nuh, dilansir dari mui.or.id.

Perubahan tata cara ini dipicu oleh aspirasi pengurus wilayah dan cabang yang ingin mengembalikan proses penetapan pimpinan puncak organisasi kepada para ulama dan kiai sepuh. Pembahasan perincian tata tertib pemilihan dijadwalkan selesai sebelum perhelatan berakhir pada 31 Agustus 2026.

"Setelah mendapatkan restu dari Rais 'Am terpilih, barulah nama-nama kandidat tersebut dipilih dan diputuskan bersama-sama dengan sembilan anggota AHWA," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Mekanisme baru ini mewajibkan PWNU, PCNU, dan PCINU mengusulkan hingga lima nama bakal calon ketua umum serta sembilan nama kiai sepuh untuk anggota AHWA. Lima nama calon pemilik suara terbanyak akan diserahkan kepada Rais 'Am terpilih sebelum diputuskan bersama tim AHWA.

"Insya-Allah hari Ahad besok semuanya sudah bisa dirampungkan, termasuk kepastian siapa Rais 'Am dan siapa Ketua Umum PBNU yang baru," kata Muhammad Nuh.

Di sisi lain, jalannya persidangan sempat diwarnai aksi unjuk rasa dari kelompok Nahdliyyin Muda yang menolak penerapan Peraturan Perkumpulan (Perkum) PBNU terkait sanksi organisasi dan jeda politik satu tahun. Aturan administratif tersebut dinilai mengganjal pencalonan sejumlah figur seperti K.H. Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) dan Gus Salam Sohib.

Koordinator aksi Fathoni menilai penerapan syarat administratif tersebut dimanfaatkan untuk mengeliminasi kandidat tertentu dari bursa pencalonan.

"Pengesahan penggunaan Perkum yang memuat syarat ketua umum dimainkan sedemikian rupa. Ketentuan masa idah politik satu tahun dan sanksi organisasi dibahas kembali sehingga mengeliminasi beberapa kader terbaik menjadi calon ketua umum PBNU, baik itu Gus Yusuf Chudlori maupun Gus Salam Sohib," ujar Fathoni, dilansir dari Suara.com.

Menanggapi gelombang protes tersebut, Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf meminta seluruh massa aksi menjaga ketenangan dan menyerahkan keputusan akhir kepada forum muktamirin serta majelis AHWA.

"Saya mohon agar lebih tenang. Saya pribadi, berjanji akan berusaha ikut mencari jalan keluar yang bijaksana dari ini yang bisa membuat tenang semua," kata Gus Yahya.

Gus Yahya menegaskan bahwa K.H. Muhammad Yusuf Chudlori merupakan salah satu kader unggulan yang dimiliki oleh jam'iyyah.

"Terkait dengan Gus Yusuf Chudlori, sebetulnya saya mengakui bahwa beliau adalah kader yang unggul dan aktif, termasuk yang unggul dibanding yang lain," ujar Gus Yahya.

Meski mendukung keterlibatan seluruh kader potensial, Gus Yahya menyebutkan bahwa keputusan tata tertib organisasi sepenuhnya berada di tangan para peserta muktamar.

"Seandainya tergantung saya pribadi, saya ingin semua bisa diakomodasi, semua mendapat kesempatan. Tapi para muktamirin sudah membuat keputusan," kata Gus Yahya.

Ia mengingatkan agar Ketua Umum PBNU terpilih nantinya tetap mengoptimalkan potensi seluruh kader terbaik demi kemajuan organisasi.

"Apa pun, siapa pun yang akan dipilih oleh Ahlul Halli Wal Aqdi, yang nanti diputuskan untuk menjadi ketua umum periode mendatang, tidak boleh melupakan Gus Yusuf Chudlori sebagai potensi besar yang harus bisa diunduh manfaatnya untuk jam'iyyah ini," ujar Gus Yahya.