MPR Sebut Koperasi Merah Putih Perkuat Demokrasi Ekonomi

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memperkuat demokrasi dalam perekonomian nasional saat berbicara dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026), sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Pembangunan ekonomi Indonesia dinilai tidak boleh diserahkan pada persaingan bebas yang menyingkirkan pihak lemah. Amanat konstitusi menekankan pentingnya usaha bersama berdasar asas kekeluargaan agar perekonomian membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Pengelolaan koperasi secara sehat dan profesional diyakini dapat memperkuat posisi tawar petani, memperluas akses pasar bagi nelayan, serta mendongkrak usaha mikro. Selain itu, alur distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

"Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi," ucap Ahmad dalam Sidang Tahunan MPR RI & Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Gedung DPR pada Jumat (14/8/2026).

Keberhasilan koperasi tidak hanya diukur sebagai badan usaha, melainkan dari tumbuhnya kegiatan produktif serta bertambahnya kemandirian warga.

"Oleh karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat," terang Ahmad.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto secara konsisten berkomitmen mengembalikan arah perekonomian nasional ke ekonomi konstitusi yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 dan Pancasila. Koperasi ditargetkan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi rakyat melalui alokasi penyaluran barang bersubsidi langsung seperti gas LPG 3 kg, pupuk, minyak goreng, dan beras.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo ketika rapat kabinet terbatas, presiden ingin menetapkan garis ideologi ekonomi negara, langsung mengimplementasikan transformasi ekonomi, serta meletakkan dasar-dasar ekonomi sesuai dengan ekonomi konstitusi dan Pancasila," kata Ferry.

Langkah pengalihan distribusi barang subsidi melalui koperasi desa diharapkan dapat menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen akhir.

"Barang subsidi yang merupakan hak penerima manfaat bisa langsung diterima rakyat dengan harga terjangkau karena distribusinya dikuasai negara lewat koperasi," tegas Ferry.