Kemensos Gelar MPLS Sekolah Rakyat 2026 secara Bertahap

Kementerian Sosial (Kemensos) melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) 2026 bagi siswa baru Sekolah Rakyat secara bertahap dalam empat gelombang mulai Selasa, 14 Juli 2026, untuk memastikan kesiapan sarana prasarana serta kenyamanan para murid.

Dilansir dari Detikcom, Sekolah Rakyat merupakan lembaga pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA di bawah naungan Kemensos yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pembagian gelombang ini dilakukan agar seluruh fasilitas pendidikan dan asrama benar-benar siap menampung siswa baru di 101 Sekolah Rakyat yang kini telah beroperasi pada tahun kedua ini.

"Kami tidak ingin anak-anak datang ke tempat yang sarananya belum benar-benar siap. Setiap titik harus aman dan nyaman sebelum kami menyambut mereka," jelas Gus Ipul selaku Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Penerapan empat gelombang ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yaitu kesiapan fungsional sarana prasarana, keamanan dan kenyamanan siswa, serta ketersediaan utilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi.

Jadwal pembagian empat gelombang MPLS Sekolah Rakyat 2026 adalah sebagai berikut:

MPLS di Sekolah Rakyat berlangsung selama 19 hari dalam empat fase, yang menjadi bagian dari tahap persiapan tiga bulan sebelum pembelajaran reguler dan kehidupan asrama dimulai, termasuk di dalamnya masa matrikulasi selama 2,5 bulan.

Selama MPLS, siswa menerima 36 materi dalam tujuh tema, di antaranya pengenalan lingkungan, pembentukan karakter, literasi, kesehatan, literasi digital, kedisiplinan, serta pencegahan perilaku berisiko seperti perundungan, narkoba, dan judi online.

Selain materi, siswa menjalani cek kesehatan gratis, asesmen psikologis, pemetaan potensi diri, pendampingan kehidupan asrama, serta pelatihan disiplin dari Taruna TNI-Polri selama lima hari pertama.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini wajib mengusung prinsip ramah anak dengan toleransi nol terhadap segala bentuk kekerasan.

"Tidak ada kekerasan seksual, kekerasan fisik, perundungan maupun intoleransi. Jika terjadi kekerasan, pelakunya langsung diberhentikan. Tidak ada surat peringatan pertama ataupun kedua," tegas Gus Ipul.

Guna menjaga transparansi dan keamanan proses pengenalan lingkungan ini, pihak kementerian juga mengajak publik untuk ikut serta melakukan pemantauan secara langsung.

"Kami ingin masyarakat melihat langsung bagaimana Sekolah Rakyat bekerja. Karena itu kami membuka ruang pengawasan publik agar seluruh proses berlangsung aman, nyaman, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak," ujar Gus Ipul.

Masyarakat yang menemukan pelanggaran atau ingin menyampaikan laporan terkait pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat dapat menghubungi Call Center 021-171 atau WhatsApp Center 0887-7171-171.