Rencana Moratorium PKS di Jambi Dinilai Merugikan Petani Sawit

Rencana Pemerintah Provinsi Jambi memberlakukan moratorium pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) baru menuai penolakan dari para petani sawit swadaya dan organisasi terkait.

Moratorium tersebut dinilai akan merugikan petani karena jarak tempuh ke pabrik menjadi lebih jauh, sehingga biaya angkut Tandan Buah Segar (TBS) meningkat dan posisi tawar petani melemah, sebagaimana disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto.

Darto mengungkapkan, "Petani swadaya saat ini sudah menanggung biaya angkut TBS sekitar Rp 200 hingga Rp 300 per kilogram karena jarak ke pabrik yang terlalu jauh." Ia juga menegaskan bahwa tata kelola pembangunan PKS perlu diperbaiki dengan pendataan kapasitas pabrik sesuai potensi pasokan TBS di setiap zona.

Menurutnya, pembangunan pabrik harus disesuaikan dengan pasokan TBS yang ada agar tidak melebihi dua kali lipat dari kapasitas pasokan tersebut. Darto juga mengingatkan agar pemerintah tidak memberikan izin pembangunan PKS yang tidak memiliki kebun sendiri, terutama yang berada di sekitar kawasan kebun plasma untuk menjaga tata niaga dan kemitraan petani.

"Yang kami minta adalah tata kelola yang lebih baik. Izin pembangunan pabrik harus didasarkan pada data sebaran kebun swadaya agar tidak mengganggu kemitraan yang masih berjalan dengan sistem pola kredit," ujar Darto.

Selain itu, moratorium juga dinilai berpotensi menghambat pengembangan industri hilir sawit di Jambi, seperti pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung dan kawasan industri terintegrasi. Darto menyatakan, "Kalau Jambi ingin membangun industri hilir sawit, maka pasokan CPO dari sektor hulu harus diperkuat, bukan dibatasi." Ia menambahkan, moratorium dapat membuat investor memilih provinsi lain, sehingga Jambi kehilangan investasi dan nilai tambah.

Senada dengan POPSI, Pendiri Jaringan Petani Sawit Nasional (JPSN) Provinsi Jambi, Subadri, mengapresiasi langkah pemerintah mengumpulkan data PKS secara lengkap. Namun, ia menilai data tersebut harus digunakan untuk memperkuat tata kelola dan kemitraan, bukan untuk moratorium.

Subadri mengingatkan bahwa penurunan produksi TBS akibat El Nino hanya sementara, sementara program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang sedang berjalan akan meningkatkan produktivitas. "Jika kapasitas pabrik dibatasi sekarang, ketika produksi meningkat akan terjadi kekurangan kapasitas pengolahan. Dampak paling dirasakan petani," ujarnya.

Anggota DPRD Merangin dari Fraksi Gerindra, Ahmad Fahmi, menilai masalah utama industri sawit bukan jumlah PKS, melainkan kemitraan yang adil antara perusahaan dan petani. Ia menyarankan pemerintah memprioritaskan pendataan petani dan sertifikasi keberlanjutan agar petani mendapat akses program peremajaan dan peluang pasar ekspor.

"Dengan data petani yang akurat, petani akan lebih mudah memperoleh akses program peremajaan, bantuan sarana dan prasarana dari BPDPKS, serta membuka peluang memasuki pasar ekspor," kata Ahmad Fahmi.

POPSI dan JPSN mengusulkan agar pembangunan PKS baru diwajibkan memiliki bukti pasokan TBS yang jelas dan kemitraan sah dengan kebun sekitar, agar investasi tidak terhambat dan akses pasar petani tetap terbuka. POPSI juga mendorong kebijakan pembangunan PKS agar melibatkan pemerintah kabupaten dan petani setempat untuk penataan kemitraan yang lebih adil di Jambi.

Berita ini dilansir dari Investor Daily.