Menteri PANRB Rini Widyantini Laporkan Capaian Kinerja 2025 ke DPR RI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini melaporkan peningkatan berbagai indikator kinerja tata kelola pemerintahan sepanjang tahun 2025 dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Jakarta pada Rabu, 15 Juli 2026.

Pertemuan tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Kementerian PANRB mencatat realisasi anggaran sebesar 97,98 persen dari total anggaran efektif Rp314 miliar.

Sinergi tata kelola yang membaik ini didukung oleh perluasan Mal Pelayanan Publik dan MPP Digital di daerah. Selain itu, Indonesia juga menempati peringkat kedua di Asia Tenggara dalam Digital Government Index oleh OECD.

"Peningkatan tersebut didukung oleh semakin luasnya implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital, sehingga layanan pemerintah menjadi semakin terintegrasi, efektif, dan mudah diakses masyarakat," ujar Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Di samping laporan anggaran, Kementerian PANRB juga mengawal reformasi birokrasi melalui tiga peran utama dalam Kabinet Merah Putih. Peran tersebut meliputi regulator tata kelola, bagian dari strategic diamond Presiden, serta pendukung aksesi Indonesia ke OECD.

"Pertama, sebagai regulator dan pembina tata kelola pemerintahan. Kedua, sebagai bagian dari strategic diamond Presiden yang memastikan birokrasi mampu mendukung pelaksanaan agenda prioritas nasional. Ketiga, mendukung proses aksesi Indonesia ke dalam OECD," jelas Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Realisasi anggaran kementerian juga sukses membiayai tujuh pencapaian strategis nasional. Di antaranya adalah penguatan Reformasi Birokrasi Tematik, pembentukan 305 MPP kabupaten/kota, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

"Di samping itu, inisiatif untuk inovasi pelayanan publik pada instansi pemerintah menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Bahkan, beberapa inovasi telah mendapatkan penghargaan dari United Nations Public Service Awards (UNPSA)," ucap Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Pencapaian strategis lainnya meliputi penguatan manajemen kinerja instansi pemerintah, transformasi layanan digital melalui pembangunan Digital Public Infrastructure, dan penguatan manajemen ASN berbasis sistem merit.

"Selanjutnya, capaian ketujuh, yaitu mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD melalui penyelesaian initial memorandum pada bidang Public Governance sebagai bagian dari penyelarasan tata kelola dengan standar internasional," jelas Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Rini menegaskan komitmen institusinya untuk mengelola APBN secara akuntabel meskipun berada di tengah keterbatasan anggaran demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

"Atas dukungan dan kemitraan Komisi II DPR RI, kami menyampaikan terima kasih. Semoga sinergi ini terus memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia," tutur Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Di tempat terpisah pada Selasa, 14 Juli 2026, Rini menekankan pentingnya integrasi teknologi informasi agar tidak sekadar melahirkan ribuan aplikasi yang berdiri sendiri-sendiri tanpa efisiensi nyata.

"Transformasi digital tidak diukur dari seberapa canggih teknologi yang dibangun, tetapi dari seberapa besar beban masyarakat yang berhasil dikurangi," ujar Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Menurutnya, penerapan transformasi digital di instansi pemerintah harus diimbangi akuntabilitas dan tata kelola yang kuat demi menghindari kegagalan implementasi teknologi.

"Meskipun data EY Indonesia 2025 menunjukkan 57 persen perusahaan memprioritaskan Generative AI, banyak yang masih terjebak pada tahap eksperimen tanpa akuntabilitas komersial maupun tata kelola yang jelas," jelas Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

CEO sekaligus Pemimpin Redaksi Warta Ekonomi Muhamad Ihsan membenarkan pentingnya tata kelola substantif tersebut dalam penilaian perusahaan di Indonesia.

"GCG bukan lagi sekadar trofi, melainkan license to operate sekaligus sumber keunggulan strategis. Kegagalan 22 persen perusahaan memenuhi standar tahun ini menunjukkan bahwa tata kelola kini menuntut akuntabilitas yang jauh lebih substantif," ujar Muhamad Ihsan, Pemimpin Redaksi Warta Ekonomi.

Sebagai bagian dari langkah penguatan internal, Kementerian PANRB juga telah meluncurkan survei internal organisasi secara nasional sejak 11 Juli 2026 untuk memetakan bottlenecks pelayanan.