Mentan Usut Dugaan Penyimpangan Beras Fortifikasi Rp71 Triliun

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusut dugaan penyimpangan distribusi beras fortifikasi yang berpotensi merugikan masyarakat hingga Rp71 triliun pada Minggu (2/8/2026). Seperti dilansir dari Detik Finance, penegakan hukum dilakukan bersama Satgas Pangan Polri dan Badan Pangan Nasional.

Praktik manipulasi harga beras berlabel fortifikasi ini dinilai sangat memberatkan warga. Program yang dirancang untuk menekan angka stunting bagi masyarakat berpenghasilan rendah justru dijual hingga mencapai Rp42 ribu per kilogram di pasaran.

Langkah tegas ini diambil Kementerian Pertanian sebagai bentuk tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh kebijakan pangan berpihak kepada rakyat serta terbebas dari jerat mafia pangan.

"Ini bukan sekadar persoalan harga. Ini adalah perampasan hak rakyat. Jangan sampai substansi persoalan ini dialihkan. Fortifikasi dibuat untuk membantu masyarakat yang kekurangan gizi, bukan dijadikan modus mencari keuntungan," ujar Amran dalam keterangannya, Minggu (2/8/2026).

Pemerintah menelusuri lonjakan harga beras bergizi tersebut bersama para penegak hukum. Pengawasan ketat terus dipercepat untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari kejahatan korporasi pangan.

"Kalau tujuannya untuk masyarakat miskin, bagaimana mungkin dijual sampai Rp 42 ribu per kilogram? Ini yang sedang kami telusuri bersama aparat penegak hukum," tambah Amran.

Selain menggandeng instansi penegak hukum, pengusutan ini juga mengikutsertakan elemen generasi muda. Elemen mahasiswa, pelajar, dan organisasi kepemudaan diminta aktif mengawal transparansi distribusi pangan nasional.

"Kami akan tindak tegas. Negara harus hadir melindungi rakyat. Jangan ada yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan masyarakat kecil," jelas Amran.

Keterlibatan pemuda dianggap krusial agar seluruh bantuan gizi dari negara tepat sasaran. Komitmen bersama diperlukan untuk melawan setiap praktik penggelembungan harga pangan di lapangan.

"Jadilah pelopor yang menyuarakan kebenaran. Kalau ada praktik yang merugikan rakyat, kita harus berani melawannya bersama-sama. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas seluruh anak bangsa," jelas Amran.