Kementrans Siapkan Anggaran Infrastruktur Transmigrasi di Gorontalo

Kementerian Transmigrasi mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,374 miliar untuk melakukan peningkatan infrastruktur serta fasilitas umum di sejumlah kawasan transmigrasi Provinsi Gorontalo. Rencana strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo pada Kamis (23/07/2026), dilansir dari Investor Daily.

Langkah perbaikan infrastruktur mencakup rehabilitasi jalan, saluran air, dan fasilitas publik di beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Boalemo, dan Pohuwato. Upaya ini ditujukan untuk mempermudah konektivitas serta mendukung produksi sektor pertanian setempat.

Sebelumnya, kementerian telah menuntaskan pembangunan sarana sanitasi sekolah di Kawasan Transmigrasi Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Proyek serupa yang dipadukan dengan penyediaan air bersih dan tanggul sungai juga direalisasikan di Kawasan Transmigrasi Sumalata, Gorontalo Utara.

Masalah keterbatasan akses dasar hingga fasilitas publik di wilayah tersebut menjadi perhatian utama legislatif daerah saat melakukan kunjungan kerja ke Jakarta.

"Pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi sekolah, serta penyediaan air baku merupakan aspirasi masyarakat yang kami bawa ke Jakarta," ujar Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M.T. Mopili.

Kawasan transmigrasi Gorontalo yang tersebar hingga ke Bone Bolango dinilai memiliki potensi pertanian besar jika ditunjang dengan sarana distribusi yang memadai. Oleh karena itu, percepatan pembangunan fisik dianggap vital bagi mobilitas warga.

Selain pembangunan fisik, pemerintah pusat turut menggulirkan program Trans Tuntas guna menyelesaikan kepemilikan tanah bagi para transmigran. Dari target 7.177 bidang tanah di Gorontalo, sebanyak 3.291 bidang sertifikat hak milik telah berhasil diterbitkan.

Pemerintah memastikan pemenuhan infrastruktur pendidikan dan sektor ekonomi lainnya dilakukan secara lintas sektoral.

Untuk penanganan fasilitas pendidikan yang rusak, Kementrans bermitra dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui pendataan sekolah tidak layak. Selain itu, peluang pengembangan kampung nelayan serta budi daya ikan air tawar di jajaki bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai karakteristik wilayah setempat.