Kemenkeu Siapkan Skema Non APBN untuk Bayar Utang Proyek Whoosh

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan penyelesaian kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) diupayakan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026), sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembiayaan alternatif melalui perimbalan instrumen di luar dana negara, salah satunya dengan mengoptimalkan peran special mission vehicle (SMV) yang beroperasi di bawah naungan Kementerian Keuangan.

Pengurangan porsi dana APBN dilakukan secara terukur demi menjaga stabilitas alokasi anggaran program prioritas pemerintah lainnya agar tidak terganggu oleh beban utang proyek transportasi massal tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam meminimalkan penggunaan dana APBN untuk pembayaran kewajiban Whoosh.

"Whoosh itu walaupun di pemerintah, tapi akan kita kecilkan semaksimal mungkin dana APBN yang dipakai untuk membayar Whoosh, tapi dikelola oleh kami," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pemerintah masih menahan rincian mekanisme yang akan digunakan hingga seluruh tahapan pembahasan serta kelengkapan administrasi selesai diproses secara menyeluruh.

"Enggak. Kan saya punya banyak special mission vehicle," ujar Purbaya Yudhi Sadewa.

Kementerian Keuangan memegang sejumlah instrumen SMV yang berfungsi menjalankan fungsi strategis pembiayaan pembangunan, investasi, penjaminan, hingga pengelolaan aset negara.

"Nanti kita kasih tahu begitu itu clear," kata Purbaya Yudhi Sadewa.

Proses kalkulasi ulang terhadap seluruh opsi skema pendanaan terus dimatangkan demi memastikan beban keuangan negara tetap berada dalam batas aman.

"Nanti kita hitung untuk sedapat mungkin mengurangi beban APBN. Jadi anggaran APBN-nya tidak terganggu," kata Purbaya Yudhi Sadewa.

Pemerintah juga mengonfirmasi bahwa penerbitan Panda Bond saat ini difokuskan untuk menutup defisit APBN, bukan diperuntukkan secara khusus bagi pendanaan kewajiban proyek Whoosh.

"Ini kan untuk menutup defisit kita. Nanti ke depan apakah pakai itu, nanti kita lihat seperti apa," ujar Purbaya Yudhi Sadewa.

Kepastian detail skema pembiayaan Kereta Cepat Jakarta–Bandung baru akan dipublikasikan secara resmi setelah seluruh perhitungan selesai.

"Whoosh kan belum, skemanya belum saya kasih tahu kan," kata Purbaya Yudhi Sadewa.

Penyelesaian kewajiban PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini juga menunggu proses pengalihan pengelolaan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara kepada Kementerian Keuangan.

"Skemanya kita tunggu kapan dikasih ke saya, baru kita beresin. Tapi udah clear gimana cara beresinnya," kata Purbaya Yudhi Sadewa pada Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Langkah penanganan utang KCIC merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar dituntaskan memanfaatkan instrumen pembiayaan di luar APBN.

"KCIC-nya. Kan sekarang masih di Danantara, nanti akan diserahkan ke saya. Karena kan perintah Pak Presiden kita yang beresin gitu. Tapi enggak harus APBN kepake, saya punya skema tertentu di mana ada tools-tools, vehicle-vehicle kita di luar yang sekarang ada bisa menangani KCIC," kata Purbaya Yudhi Sadewa.

Proses administrasi pengalihan KCIC dari BPI Danantara ke Kementerian Keuangan saat ini sedang diselesaikan sebelum dilaporkan kembali kepada Presiden.

"Ini lagi proses administrasinya. Itu udah diputusin, sebenarnya udah putus, tinggal proses administrasinya sedang berjalan. Begitu Danantaranya kita clear, udah selesai. Nanti baru kita lapor lagi ke Presiden," kata Purbaya Yudhi Sadewa.