Kemenkeu dan Danantara Bahas Skema Penanganan Utang Whoosh

Kementerian Keuangan bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara tengah merumuskan skema pembayaran untuk menalangi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh pada Jumat, 28 Agustus 2026. Skema penanggungan beban keuangan proyek moda transportasi massal tersebut dijadwalkan masuk dalam pembahasan intensif pada 15 September 2026.

Mekanisme penyelesaian kewajiban finansial megaproyek yang dibangun sejak era Presiden Joko Widodo ini berencana melibatkan jajaran Badan Usaha Milik Negara serta Special Mission Vehicle di bawah pembinaan Kementerian Keuangan, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

"Masih kita diskusikan nanti pada 15 September 2026, akan diserahkan ke kita (pemerintah). Bentuknya masih kita godok, paling pas seperti apa," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan.

Pemerintah saat ini masih melakukan kajian mendalam terkait entitas penjaminan yang bakal ditugaskan menanggung porsi kewajiban pembayaran tersebut.

"Akan melibatkan beberapa SMV dari Kementerian Keuangan. Tapi belum bisa saya umumkan karena masih dalam proses diskusi," ujar Purbaya.

Pemilihan entitas pendukung fiskal akan disesuaikan dengan kapasitas serta formulasinya agar beban keuangan negara dapat dikelola secara optimal.

"Bisa juga kita pakai yang SMV yang kecil, bisa juga yang besar. Kita lihat nanti skema yang paling pas seperti apa, ini masih diolah," tutur Purbaya.

Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2027, pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Jaminan Pemerintah untuk memitigasi pembengkakan biaya proyek. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ditunjuk mengelola jaminan bersama dalam skema penanggungan kerugian awal guna mengendalikan risiko fiskal, sementara PT KAI mencatatkan kinerja keuangan yang relatif sehat untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman secara tepat waktu.