Kemenkeu Kaji Rencana Penghapusan Pajak Pencairan JHT Pekerja

Kementerian Keuangan belum menetapkan keputusan final mengenai usulan penghapusan pajak pencairan dana Jaminan Hari Tua bagi para pekerja. Kebijakan tersebut saat ini masih memerlukan kajian mendalam berbasis data resmi dari pihak terkait.

Seperti dilansir dari Detik Finance pada Rabu (15/7/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, bahwa pihaknya sedang menghimpun data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk dievaluasi lebih lanjut.

"Kita masih, kita masih mau cari dulu data dari BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan. Belum lah. Belum disimpulkan seperti apa," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Langkah evaluasi ini menindaklanjuti pertemuan sebelumnya antara Menkeu dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, pada Rabu (8/7/2026). Pemerintah berkomitmen meninjau regulasi yang berlaku serta mengukur dampak kebijakan ini terhadap pendapatan negara dan perekonomian pekerja.

"Saya pikir saya akan lihat peraturan seperti apa bisa diakomodasi, apakah permintaan Pak Said ini kita akan lihat peraturan yang ada dan apa dampaknya pendapatan saya maupun ke dampak ekonomi orang yang kita bebaskan dari pajaknya," terang Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Berdasarkan catatan sementara Kemenkeu, sekitar 95 persen pekerja sebenarnya telah masuk dalam kategori tidak terkena pajak penghasilan. Kendati demikian, validitas data tersebut dinilai masih perlu dikonfirmasi ulang demi memperoleh landasan kebijakan yang akurat.

"Kalau saya lihat kan tadi 95% dari data yang ada ya, sudah tercover pajaknya nol. Tapi kata Pak Said datanya nggak terlalu akurat, jadi saya akan minta data lebih lengkap ke BPJS untuk melihat seperti apa datanya. Nanti kan kita berangkat dari data untuk landasan ke depannya," terang Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.