M Iskandar Kunaefi Ditunjuk Jadi Direktur Utama PT Pos Indonesia

Badan Pengaturan BUMN menunjuk M. Iskandar Kunaefi sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) menggantikan Daud Joseph yang mengundurkan diri efektif 30 Juni 2026. Keputusan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Pemegang Saham tanggal 15 Juli 2026.

Pergantian kepemimpinan ini terjadi di tengah persoalan likuiditas perseroan. PT Pos Indonesia belum dapat memenuhi kewajiban pembayaran imbal jasa Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 Seri A-C senilai Rp24,11 miliar yang jatuh tempo pada 7 Juli 2026.

Pihak manajemen PT Pos Indonesia menyampaikan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia terkait penundaan pembayaran tersebut.

"Masa jabatan anggota-anggota direksi yang diangkat ... paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 sejak ditetapkannya keputusan ini," tulis salinan keputusan tersebut.

Selain merombak posisi direktur utama, pemegang saham juga memisahkan jabatan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Fathul Anwar kini menjabat sebagai Direktur Keuangan, sementara posisi Direktur Manajemen Risiko diisi oleh Rosmanidar Zulkifli.

Perseroan menjelaskan kendala utama dalam penundaan pembayaran imbal hasil sukuk tersebut melalui laporan resmi.

"Sampai batas waktu yang telah ditentukan, PT Pos Indonesia (Persero) tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran imbal jasa sukuk," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi BEI.

Manajemen menambahkan bahwa kendala arus kas menjadi alasan utama keterlambatan pembayaran imbal jasa kepada pemegang sukuk.

"Penyebab PT Pos Indonesia (Persero) tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran imbal jasa sukuk tersebut adalah karena kondisi kas perusahaan yang saat ini tidak memungkinkan untuk dilakukan pembayaran," tulis manajemen.

Sebelum ditunjuk memimpin PT Pos Indonesia, Iskandar Kunaefi memiliki rekam jejak panjang di sektor logistik dan investasi. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Operasional PT Persib Bandung Bermartabat hingga akhir 2024 serta mengisi posisi komite di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo dan PT Jakarta Propertindo.