Iperindo Dukung Langkah Pemerintah Bangun Kemandirian Maritim

Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) merespons positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait tingginya ketergantungan ekspor dan impor nasional pada kapal berbendera asing yang mencapai 95 persen, Kamis (30/7/2026). Sinyal tersebut dinilai sebagai bentuk kesadaran pemerintah untuk memperkuat kemandirian sektor maritim nasional, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Ketua Umum Iperindo Anita Puji Utami menegaskan bahwa Indonesia perlu mengoptimalkan posisinya sebagai pelaku utama jasa angkutan laut dan perkapalan. Kehilangan potensi devisa akan terus terjadi selama armada kapal nasional belum mampu mendominasi pasar perdagangan internasional.

"Yang dibutuhkan saat ini bukan hanya penambahan jumlah kapal, tetapi membangun seluruh ekosistem industri perkapalan nasional, mulai dari galangan kapal, industri komponen, baja, permesinan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia maritim. Dengan demikian, Indonesia memiliki kemampuan membangun, merawat, dan mengoperasikan armadanya sendiri," ujar Anita di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Kapasitas industri galangan kapal dalam negeri diklaim sanggup memproduksi hingga 1.200 unit kapal baru setiap tahun. Sektor ini juga didukung oleh fasilitas reparasi yang menjangkau 36.000 dock space untuk menekan impor kapal.

Kemampuan manufaktur lokal saat ini telah mencakup pembuatan pelat baja, pipa, kabel, mesin diesel, hingga perlengkapan interior dan dek kapal. Kendati demikian, pengembangan sektor padat karya ini masih terhambat oleh keterbatasan akses pembiayaan, beban pajak, minimnya insentif fiskal, serta persaingan ketat dengan galangan kapal asing.

"Industri perkapalan merupakan industri padat karya, padat modal, dan padat teknologi yang mampu menggerakkan ratusan industri pendukung sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia," kata Anita.