IAW Desak Prabowo Evaluasi Proyek Rempang Eco-City

Indonesian Audit Watch (IAW) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City pada Senin (20/7/2026). Langkah ini dilakukan setelah Xinyi Glass Holdings Limited membantah klaim investasi Rp174 triliun dan menyatakan tidak pernah menandatangani kontrak proyek tersebut.

Perusahaan asal Hong Kong tersebut mengklarifikasi posisinya kepada Business & Human Rights Resource Centre pada 3 Februari 2025 dan melalui ESG Report pada April 2026 bahwa mereka bukan pengembang proyek Batam Eco-City.

"We have neither agreed to nor decided to build a power plant or determined any method of power generation. No agreement or contract has been signed" kata manajemen Xinyi Glass Holdings Limited.

Menanggapi pembatalan sepihak dan tidak adanya komitmen legal dari investor utama tersebut, Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus meminta pemerintah segera bertindak secara transparan.

"Selama ini publik diyakinkan bahwa Rempang akan menjadi magnet investasi raksasa. Namun setelah Xinyi sendiri angkat bicara, justru terungkap bahwa tidak pernah ada perjanjian ataupun kontrak investasi yang mengikat. Ini bukan lagi soal batal atau tidaknya investasi, tetapi soal bagaimana narasi investasi dibangun sebelum fondasi hukumnya benar-benar siap," kata Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW).

Menurut Iskandar, publik berhak mempertanyakan legitimasi pengumuman nilai investasi fantastis era Presiden Joko Widodo yang tidak memiliki dasar dokumen hukum yang valid.

"Kalau investor utamanya sendiri mengatakan tidak pernah ada kontrak, maka publik berhak mempertanyakan dasar pemerintah saat mengumumkan nilai investasi Rp174 triliun. Investasi sebesar itu semestinya berdiri di atas dokumen hukum yang jelas, bukan sekadar pembicaraan awal atau penjajakan," kata Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW).

IAW menilai promosi investasi yang dilakukan pemerintah sebelumnya hanya mengejar keuntungan politik jangka pendek tanpa memedulikan fakta di lapangan.

"Ini adalah pembuktian bahwa narasi investasi era Jokowi adalah narasi yang dibangun di atas asumsi, bukan fakta, untuk tidak menyebutnya kebohongan," kata Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW).

Pengakuan resmi dari Xinyi Glass otomatis menggugurkan semua klaim sepihak mengenai rencana pembangunan infrastruktur energi yang sempat digaungkan otoritas Batam.

"Artinya, klaim mengenai investor utama itu gugur oleh pengakuan perusahaan itu sendiri. Bahkan rencana pembangunan pembangkit listrik yang sempat dikaitkan dengan Xinyi juga dibantah karena tidak pernah ada kesepakatan maupun kontrak," kata Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW).

Di sisi lain, IAW menyoroti sikap PT Makmur Elok Graha (MEG) selaku pengembang kawasan yang dinilai tidak akuntabel dan bungkam atas konflik sosial serta penggusuran warga lokal.

"Padahal berbagai laporan mengenai konflik sosial, dugaan kekerasan terhadap warga, hingga proses penggusuran terus bermunculan. Negara seharusnya memastikan mitra proyek strategis nasional juga menjalankan prinsip akuntabilitas," kata Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW).

Selain masalah akuntabilitas mitra, investigasi Ombudsman RI juga menemukan maladministrasi berupa status lahan yang belum klir dan penanganan represif terhadap 16 Kampung Tua.

"Kalau persoalan mendasar seperti status tanah, perlindungan masyarakat adat, hingga kepastian hukum belum selesai, jangan terburu-buru membangun narasi investasi. Justru fondasi itulah yang harus dibereskan lebih dulu agar investor memiliki kepastian dan masyarakat memperoleh keadilan," kata Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW).

Pemerintahan era Prabowo kini dinilai memikul tanggung jawab besar untuk memulihkan hak-hak masyarakat hukum adat Melayu dan menyelesaikan konflik agraria di Pulau Rempang secara menyeluruh.

"Tugas pemerintahan sekarang bukan mewarisi narasi investasi yang belum matang, tetapi menyelesaikan seluruh persoalan hukumnya, memperbaiki tata kelolanya, mengembalikan kepercayaan masyarakat, and memastikan setiap proyek strategis benar-benar dibangun di atas kepastian hukum. Pengumuman investasi boleh memberi keuntungan politik sesaat, tetapi jika fondasinya rapuh, rakyat dan pemerintahan berikutnya yang akan menanggung akibatnya," kata Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW).