Gubernur Maluku Utara Dorong Reformasi Pelatihan ASN Berbasis Keterampilan

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong reformasi pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis keterampilan untuk mengatasi tantangan pembangunan daerah, dalam Alignment Forum di Ternate, Rabu, 29 Juli 2026.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menekankan perlunya pemetaan kebutuhan keterampilan teknis ASN secara tepat, termasuk analisis data, teknologi informasi, serta sektor unggulan seperti perikanan dan pertanian.

"Yang dibutuhkan ASN itu pelatihan yang menghasilkan skill, dan skill tersebut mampu menyelesaikan masalah di lapangan," kata Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov meminta bantuan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI agar mengarahkan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) supaya fokus meningkatkan kapasitas pegawai, bukan hanya menggelar banyak pelatihan.

"Kami meminta bantuan LAN untuk mentransformasi BPSDM bukan menjadi badan yang menghasilkan banyaknya diklat, tetapi menjadi lembaga yang meningkatkan kapasitas ASN sehingga memiliki skill yang mampu menyelesaikan persoalan di Maluku Utara," ujar Sherly Tjoanda.

Selain reformasi pelatihan, Pemprov berkolaborasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyusun profil kompetensi pegawai. Saat ini, 500 ASN telah menjalani profiling dan 170 lainnya dalam proses, dari target total 11.300 ASN di provinsi tersebut.

Gubernur Sherly mengapresiasi pendampingan BKN yang mempercepat penerapan manajemen talenta di sepuluh kabupaten dan kota, yang meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi melalui rotasi dan mutasi berbasis kompetensi.

"Ketika orang yang tepat berada di tempat yang tepat, pergerakan pemerintahan menjadi lebih cepat, lebih efektif, dan lebih produktif," kata Sherly Tjoanda.

Ia menegaskan bahwa masalah utama bukanlah kekurangan sumber daya manusia, melainkan penataan posisi jabatan yang tepat.

"Yang kita kurang bukan orangnya, tetapi orang yang tepat di tempat yang tepat," ujarnya.

Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan manajemen talenta sebagai strategi utama membangun birokrasi adaptif dan berorientasi hasil, dengan pemetaan potensi sistematis untuk pelayanan publik berkualitas.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Dr. Yosar Kardiat, menyatakan komitmen pemerintah daerah menerapkan rekomendasi forum untuk memperkuat Sistem Merit dan digitalisasi manajemen kepegawaian guna memastikan promosi dan pengembangan karier berlangsung objektif.

"Langkah ini ditujukan untuk memastikan setiap pengembangan karier dan kompetensi pegawai berjalan secara transparan, profesional, dan objektif," jelas Dr. Yosar Kardiat.

Digitalisasi tata kelola kepegawaian diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik di daerah, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan masyarakat.

"Kami berharap peningkatan kualitas manajemen kepegawaian ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. ASN yang profesional akan menjadi motor penggerak terwujudnya pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat," tandas Dr. Yosar Kardiat.

Di sisi lain, BPSDM Provinsi Maluku Utara bekerja sama dengan BKN dan LAN RI menyelenggarakan Pelatihan Dasar bagi ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Sekretariat Daerah. Pelatihan berlangsung lebih dari 600 jam.

Plt. Kepala BPSDM Provinsi Maluku Utara, Syam Sofyan, menyatakan kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi antarpegawai baru mengenai kebijakan dan pengembangan kompetensi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah.

"Kegiatan ini adalah kolaborasi antara LPSDM dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara sebagai pertemuan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi," ujar Syam Sofyan.

Pelatihan dasar difokuskan pada pembentukan nilai-nilai dasar, profesionalisme aparatur, sikap Bela Negara, nilai dasar PNS, dan peraturan PNS untuk mewujudkan Smart Governance.

"Guna membentuk CPNS yang profesional dan berkarakter, sikap perilaku Bela Negara, nilai-nilai dasar PNS dan peraturan PNS guna mewujudkan Smart Governance," jelas Syam Sofyan.