Eduart Wolok menyoroti OTT KPK terhadap pimpinan Unsoed

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Eduart Wolok menanggapi operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap rektor Unsoed Akhmad Sodiq dan sejumlah wakil rektor. Pimpinan Unsoed diciduk atas dugaan penerimaan suap pada proses penerimaan mahasiswa baru.

Eduart menyebut MRPTNI belum mengetahui duduk perkara OTT KPK terhadap pimpinan Unsoed secara rinci, tetapi telah mendengar kabar bahwa operasi tersebut terkait penerimaan mahasiswa baru. Eduart menyatakan pihaknya akan menunggu penegasan dari KPK mengenai kasus dan mekanismenya, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Meskipun kita belum tahu persis ya ini masalahnya apa, baru dugaan, nanti kita akan menunggu dari pihak KPK penegasannya ini kasus apa dan bagaimana. Meskipun secara selentingan kita sudah mendengarkan bahwasannya terkait penerimaan masyarakat baru," kata Eduart, Jumat (21/8/2026).

Eduart mengatakan MRPTNI menyesalkan dugaan keterkaitan OTT dengan penerimaan mahasiswa baru karena komitmen menjaga marwah perguruan tinggi negeri.

"Makanya, kalau terkait penerimaan masyarakat baru, itu sangat kami sesalkan. Karena komitmen kita di pimpinan perguruan tinggi negeri itu kan untuk menjaga marwah ini," imbuhnya.

Eduart menyinggung kasus serupa yang pernah mencuat di Universitas Lampung (Unila) pada 2022, saat suap Seleksi Mandiri Masuk Unila (Simanila) menyeret Rektor Unila Prof Dr Karomani. Berdasarkan keterangan KPK, Karomani mematok harga mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 350 juta per mahasiswa agar dapat lulus seleksi Simanila, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Prihatin dan menyesalkan terjadinya kasus ini begitu, karena sejatinya semenjak dari 2022 kan kami sudah saling terus mengingatkan, sejak kasus Unila (Universitas Lampung) terjadi gitu ya, mencuat, kita sudah saling mengingatkan betapa pentingnya kita untuk menjaga marwah sistem penerimaan mahasiswa baru baru," ucapnya.

Eduart menyatakan sistem jalur dalam SNPMB seperti SNBP dan SNBT dinilai hampir tidak ada kecurangan dari sistem penyelenggara. Ia menegaskan jalur mandiri merupakan tanggung jawab masing-masing PTN.

"Jalur mandiri itu kan memang berada di bawah tanggung jawab masing-masing PTN. Maka, menjadi kewajiban dari masing-masing PTN selaku penyelenggara untuk berkomitmen menyelenggarakan sistem penerimaan masyarakat baru jalur mandiri ini dengan penuh integritas," ujar Eduart.

Eduart menyebut MRPTNI akan membahas respons yang tepat agar seleksi ke depan transparan dan akuntabel, serta menegaskan temuan fraud tidak otomatis berarti seluruh PTN menjalankan praktik serupa. Ia juga tidak menutup kemungkinan sanksi kolektif dan pakta integritas dalam koridor akuntabilitas dan transparansi.

"Yang pasti, kalau pakta integritas dalam koridor untuk membuat sistem seleksi ini menjadi baik, akuntabel dan transparan, pasti kami akan dukung," ucapnya.