Komisi IX DPR Usul Pemerintah Beri Insentif Pengusaha Guna Tekan PHK

Komisi IX DPR mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada para pengusaha demi menekan lonjakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia, yang dilaporkan telah mencapai puluhan ribu pekerja hingga pertengahan tahun ini.

Langkah penyelematan tersebut didorong oleh situasi industri manufaktur padat karya yang terus mengalami tekanan berat. Informasi mengenai usulan ini dilansir dari Investor Daily berdasarkan keterangan resmi pihak parlemen pada Kamis (9/6/2026).

Anggota Komisi IX DPR, Edy Wuryanto mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut dirancang guna meringankan beban sektor dunia usaha di tengah situasi ekonomi global yang dinamis.

"Insentif pun dibutuhkan untuk dunia usaha agar dunia usaha mendapatkan kemudahan dan meminimalisir biaya-biaya yang ada sehingga harga yang dibentuk tidak menciptakan inflasi," kata Edy Wuryanto, Anggota Komisi IX DPR.

Bentuk stimulus yang diusulkan mencakup pemotongan biaya logistik serta pelonggaran kebijakan fiskal bagi aktivitas perdagangan internasional. Sektor perpajakan juga disasar untuk mendapatkan relaksasi guna menjaga stabilitas operasional korporasi.

"Dan insentif pajak perusahaan, dan PPh 21 dengan nilai PTKP (pendapatan tidak kena pajak) dinaikan menjadi 10 juta (ini menjadi stimulus beberapa waktu yang lalu untuk sektor pariwisata dan padat karya) juga akan mendukung dunia usaha," kata Edy Wuryanto, Anggota Komisi IX DPR.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah korban PHK telah menyentuh angka 43.000 pekerja per Juni 2026. Fenomena ini menjadi anomali karena Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,11% pada 2025 dan naik ke 5,61% pada kuartal I-2026.

Kondisi penurunan ini utamanya melanda sektor manufaktur padat karya seperti industri tekstil, garmen, otomotif, hingga alas kaki. Pelemahan permintaan global serta persaingan biaya menjadi pemicu utama yang memaksa pekerja beralih ke sektor informal.