DPR Panggil Bank Mandiri Soal Pemblokiran Rekening Aktivis AMPB

Komisi VI DPR RI berencana memanggil PT Bank Mandiri Tbk untuk meminta klarifikasi terkait pemblokiran rekening milik aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Langkah ini diambil guna memastikan kronologi serta dasar hukum penutupan akses dana pribadi dan donasi aksi tersebut. Dilansir dari Investor Daily, pemblokiran rekening itu sebelumnya diklaim Bank Mandiri atas permintaan aparat penegak hukum.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan bahwa perbankan yang tergabung dalam Himbara tidak memiliki wewenang untuk membekukan rekening nasabah secara sepihak tanpa adanya prosedur hukum yang sah.

"Ya tentu nanti kita konfirmasi ke Bank Mandiri," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

Ia menambahkan bahwa tindak lanjut pemblokiran biasanya didasari oleh instruksi resmi dari lembaga berwenang seperti aparat penegak hukum, PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, atau Bea Cukai.

"Yang pasti tidak mungkin Bank Himbara mengambil keputusan sepihak," ujar Andre.

Politikus tersebut menekankan pentingnya transparansi dari pihak perbankan guna memastikan seluruh proses operasional tetap mengacu pada regulasi yang berlaku serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

"Nah kalau ada permintaan tentu pihak Bank sesuai prosedur yang ada mereka akan melaksanakan. Tinggal nanti kita konfirmasi cerita sebenarnya seperti apa," kata Andre.

Di samping itu, DPR mengimbau masyarakat agar tidak panik atau meragukan keamanan sistem penyimpanan dana di perbankan nasional pascamencuatnya kasus ini.

"Ya, menurut saya masyarakat tidak usah resah. Sekali lagi Bank Mandiri maupun Bank-bank yang ada pasti melakukan dan mengambil kebijakan sesuai prosedur dan aturan hukum yang ada," kata Andre.