DPR Ingatkan Pemerintah Jaga Empat Fokus Utama dalam RAPBN 2027

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mengawal empat aspek penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 pada Jumat, 14 Agustus 2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Empat fokus utama tersebut meliputi optimalisasi pendapatan negara, efektivitas belanja, pengelolaan defisit dan utang secara bijak, serta penguatan transfer ke daerah agar berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Rapat paripurna ini juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan Pidato Kenegaraan terkait RUU APBN TA 2027 beserta Nota Keuangan, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Puan menegaskan pendapatan negara harus dihimpun secara optimal tanpa membebani rakyat atau mengganggu dunia usaha.

"Penerimaan negara harus dihimpun secara optimal tanpa terkesan membebankan rakyat secara sepihak," ujar Puan Maharani. Belanja negara harus berorientasi pada hasil nyata dan tepat sasaran agar anggaran berkualitas dan berdampak.

"Alokasi belanja negara harus semakin berkualitas, fokus pada sasaran yang tepat, serta berorientasi pada dampak atau hasil nyata," tambahnya. Pengelolaan defisit anggaran dan utang harus dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab, agar tidak membebani generasi masa depan.

"Defisit anggaran dan penarikan utang wajib dikelola secara terukur, hati-hati, dan bertanggung jawab," kata Puan. Selain itu, dana transfer ke daerah harus benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. "Dana transfer ke daerah harus dipastikan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta pemerataan pembangunan," jelasnya.

Puan juga menegaskan bahwa keberhasilan APBN tidak diukur dari besaran nominal anggaran, tetapi dari manfaat konkret yang dirasakan masyarakat.

"APBN bukan sekadar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup mereka menjadi lebih baik," ujar Puan Maharani. Dalam penyusunan RAPBN 2027, pemerintah berusaha mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menghadapi ketidakpastian ekonomi global, sehingga pengelolaan anggaran harus seimbang antara prioritas nasional dan kesehatan fiskal. DPR berperan aktif memastikan APBN menjadi instrumen utama pertumbuhan ekonomi inklusif dengan pengelolaan utang yang aman dan efisiensi belanja negara, agar tetap menjadi bantalan peredam risiko saat kondisi ekonomi bergejolak, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.