PT Danantara Temukan Potensi Devisa Ekspor Tambahan 78 Triliun

PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berhasil menemukan potensi tambahan pendapatan negara mencapai US$ 5 miliar atau setara Rp 78 triliun melalui pengawasan ketat aktivitas ekspor komoditas strategis. Temuan tersebut diumumkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026), dilansir dari Investor Daily.

Hasil positif tersebut didapatkan dalam jangka waktu dua bulan 13 hari sejak pembentukan PT DSI pada Mei 2026. Selama kurun waktu tersebut, lembaga ini telah memantau lebih dari 6.000 transaksi ekspor untuk tiga komoditas utama nasional, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.

Capaian pengawasan transaksi ekspor komoditas ini disampaikan langsung oleh Kepala Negara di hadapan peserta sidang parlemen.

"DSI telah menemukan potensi tambahan US$ 5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita dimonitor dan dikelola oleh PT DSI, berapa peningkatan hasil yang akan masuk ke negara," tegas Prabowo.

Atas hasil tersebut, Presiden menginstruksikan perluasan jangkauan pengawasan PT DSI hingga mencakup 50 pelabuhan utama di 25 provinsi. Pengawasan juga bakal diperluas ke seluruh komoditas unggulan ekspor lainnya guna mencegah praktik kecurangan seperti under-invoicing yang merugikan negara.

Praktik manipulasi harga ekspor di pelabuhan domestik turut menjadi perhatian serius pemerintah karena merugikan perekonomian nasional.

"Artinya, kita kehilangan hampir 50% nilai komoditas kita. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Barang kita, milik kita, tetapi orang lain yang menentukan harganya. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah," tegas Presiden.

Langkah pengawasan lewat digitalisasi pemantauan ekspor dan penataan sistem pencatatan devisa hasil ekspor (DHE) ini ditujukan untuk memberantas pelarian modal. Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan seluruh nilai tambah sumber daya alam masuk secara optimal ke kas negara.