Danantara Resmi Meluncurkan PT DSI dan Mengumumkan Susunan Pengurus

Danantara Indonesia secara resmi meluncurkan operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sekaligus mengumumkan jajaran pengurusnya di Wisma Danantara, Jakarta, pada Senin, 24 Agustus 2026. Institusi ini bertugas memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional agar lebih transparan dan memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian.

Pembentukan DSI telah berbadan hukum sejak 1 Juni 2026. Pada tahap awal operasional, DSI difokuskan untuk mengawasi dan memfasilitasi tata kelola ekspor tiga komoditas utama, yaitu batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy, dengan estimasi nilai transaksi mencapai 70 miliar dolar AS.

Rincian nilai ekspor tersebut mencakup batu bara sekitar 30,35 miliar dolar AS, CPO sebesar 22,87 miliar dolar AS, serta ferroalloy sebesar 16,43 miliar dolar AS. Pengawasan pengiriman ini ditargetkan untuk mencegah praktik manipulasi harga seperti transfer pricing dan under invoicing.

Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa kehadiran DSI tidak akan memangkas kewenangan kementerian atau lembaga yang sudah ada dalam mengatur izin ekspor.

"PT DSI ini mulai berlaku, mulai berjalan sejak 1 Juni. Secara akta 1 Juni, dan dalam perannya tentunya kita inginkan ini dikelola secara lebih baik, transparan, dan juga memberikan nilai tambah tidak hanya kepada sumber daya manusia kita, kepada sumber daya alam kita, tetapi juga kepada perekonomian Indonesia secara keseluruhan," kata Rosan Roeslani, CEO Danantara Indonesia.

Rosan menjelaskan bahwa skema transaksi ekspor dan kontrak jangka panjang yang telah disepakati oleh para pelaku industri akan tetap dihormati sepenuhnya.

"We honor the sanctity of the contract, kontrak-kontrak yang jangka panjang, tapi sifatnya dari DSI ini kita lebih pada saat ini mengevaluasi, memonitoring, dan juga memastikan bahwa yang paling penting adalah transparency of the transaction," kata Rosan Roeslani, CEO Danantara Indonesia.

Lebih lanjut, Rosan menyampaikan bahwa peran DSI difokuskan pada penguatan titik verifikasi data dan aliran transaksi tanpa mengambil alih tugas regulator penanggung jawab.

"Namun ingin saya tegaskan bahwa DSI ini bukan tujuannya menambah lapisan birokrasi atau bukan pula menggantikan peran dari regulator. Ini harus kita garisbawahi, seluruh fungsi perizinan, pengaturan, dan pengawasan tetap berada pada Kementerian atau Lembaga yang berwenang," kata Rosan Roeslani, CEO Danantara Indonesia.

Sementara itu, Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, menyampaikan komitmennya untuk memimpin perusahaan secara profesional dan memanfaatkan data terintegrasi dari kementerian terkait tanpa meminta pengumpulan data baru.

"Eksportir tetap memegang hak kepemilikan atas barang melalui skema perantara (intermediary model). Inilah yang sedang kami terapkan dari sekarang hingga akhir tahun," kata Luke Thomas Mahony, Direktur Utama DSI.

Luke menambahkan bahwa skema perantara yang diterapkan hingga akhir tahun akan menjaga kelancaran arus barang serta keuangan di antara eksportir.

"Ini adalah skema perantara di mana hubungan antar-eksportir tetap terjaga, aliran komoditas tetap berlangsung antar-eksportir, dan aliran keuangan juga tetap berjalan. Itulah mengapa hubungan komersial yang sudah ada akan tetap berlanjut di ketiga komoditas yang kita tangani, yaitu batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy," kata Luke Thomas Mahony, Direktur Utama DSI.

Ia juga menekankan bahwa integrasi sistem akan mempermudah jalannya proses pengawasan tanpa membebani eksportir dengan prosedur baru.

"Jadi, ini adalah soal mengintegrasikan dan memanfaatkan, kita tidak akan menambah birokrasi baru. Kami tidak akan meminta pengumpulan data baru jika data tersebut sudah ada. Kami akan memanfaatkan data dari sistem kementerian di Bea Cukai dan kementerian lainnya yang sudah tersedia," kata Luke Thomas Mahony, Direktur Utama DSI.

Jajaran Dewan Komisaris DSI diisi oleh M. Syaifurrahman Noer sebagai Presiden Komisaris, bersama Harold Tjiptadjaja, Tony Wenas, dan Mari Elka Pangestu sebagai Komisaris. Untuk jajaran Direksi, Luke Thomas Mahony didampingi Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan, Nur Hidayat Udin sebagai Direktur Manajemen Risiko, serta Ivan Ferdiansyah Baely sebagai Direktur Legal dan Kepatuhan.