BPK Dorong Penguatan Tata Kelola Keuangan Kementerian Hukum

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong percepatan penguatan pengelolaan keuangan serta perbaikan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan kementerian dalam lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tersebut berlangsung di Jakarta, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menjelaskan bahwa proses pemeriksaan keuangan negara memiliki fungsi strategis yang tidak terbatas pada penetapan opini audit semata.

"Pemeriksaan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan," ujar Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana.

Pada hasil pemeriksaan tahun anggaran 2025, BPK menyusun sejumlah rekomendasi perbaikan aset dan keuangan negara. Cakupan rekomendasi tersebut meliputi penguatan sistem pengendalian intern, optimalisasi pengelolaan aset, peningkatan penerimaan negara, penyempurnaan pengadaan barang dan jasa, hingga peningkatan kepatuhan hukum.

"Rekomendasi tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola di masing-masing entitas," kata Nyoman Adhi Suryadnyana.

Selain perbaikan administrasi, BPK meminta Kementerian Hukum mengadopsi transformasi Government 5.0 berbasis Artificial Intelligence (AI) dan analisis data, serta menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Langkah digitalisasi ini masih menghadapi tantangan fragmentasi data, keterbatasan SDM, dan keamanan siber.

"Government 5.0 menuntut pendekatan whole-of-government. Kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah bagaimana menerapkan kombinasi Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan dengan prinsip ESG," ungkap Nyoman Adhi Suryadnyana.

Agenda penyerahan LHP ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.