BI Restui Pemindahan SAL Pemerintah ke Bank BUMN

Pejabat Gubernur Sementara (Pgs) Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menanggapi kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemindahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah dari BI ke perbankan BUMN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

BI menilai skema pengalihan dana SAL tersebut tidak menimbulkan persoalan bagi stabilitas moneter nasional. Kebijakan ini sebelumnya telah dibahas bersama dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melibatkan BI, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Dalam KSSK kita sudah bahas. Saya Pgs, saya ketemu dengan Pak Menkeu, kita bicara dengan OJK juga sama. Jadi memang dana SAL itu kan digunakan untuk menambah DPK Bank. Jadi buat kami enggak masalah," ungkap Destry Damayanti, Pgs Gubernur BI.

Pihak otoritas moneter bersama tim teknis dari KSSK terus berkoordinasi secara berkala guna memantau pergerakan dana serta kondisi likuiditas perbankan secara menyeluruh agar tidak mengganggu jumlah uang yang beredar di masyarakat.

"So far sih sudah enggak ada masalah, kita udah tetap komunikasi. Dan juga bukan itu aja, tim teknis itu udah duduk bareng nih sekarang semuanya. BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan juga LPS untuk melihat semua bagaimana pergerakan-pergerakan yang ada di perbankan, dana-dana perbankan," jelas Destry Damayanti, Pgs Gubernur BI.

Selain menyetujui penempatan dana SAL di bank pelat merah, Bank Indonesia juga mengambil langkah strategis lain untuk menjaga ketersediaan likuiditas di pasar keuangan nasional.

"Kalau dari kami juga dengan kita membuka kapasitas repo, kemudian juga kami mulai ngurangin SRBI, itu juga menambah likuiditas bank. Tapi kan memang bukan di dalam DPK-nya. Jadi alat likuidnya bank naik, itu aja," pungkas Destry Damayanti, Pgs Gubernur BI.