BGN Evaluasi Kasus Keracunan MBG dan Tempuh Jalur Hukum

Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan menguji sampel laboratorium terkait kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jayapura dan Semarang pada Rabu, 5 Agustus 2026. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan makanan yang dikonsumsi para siswa teridentifikasi mengandung bakteri Escherichia coli (E. coli).

Pengujian tersebut menyusul insiden dugaan keracunan yang menimpa 707 orang setelah menyantap menu MBG di sebuah sekolah di Semarang pada 31 Juli lalu. Kasus serupa juga terjadi pada murid-murid di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.

Langkah penanganan dilakukan secara mendalam oleh pihak berwenang. BGN menegaskan akan membawa insiden keracunan MBG ke ranah hukum apabila dalam proses investigasi ditemukan adanya unsur kesengajaan atau sabotase.

Selain investigasi keracunan, penataan operasional juga menyasar sarana penyedia makanan. Sebanyak lima dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Jawa Tengah resmi dihentikan sementara operasionalnya atau dikenakan sanksi suspensi.

Penghentian operasional tersebut mencakup dapur SPPG yang berlokasi di Kabupaten Grobogan, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Pekalongan. Sanksi dijatuhkan akibat ketidaklayakan sarana infrastruktur hingga belum terpenuhinya standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

"Yang masih kena suspend itu ada di Grobogan, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Pekalongan. Itu karena masalah infrastruktur dan IPAL, di luar kasus keracunan yang baru-baru ini terjadi," ujar Kasubag TU Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang Bagus Anindito.

Pengawasan terhadap seluruh pengelola dapur SPPG kini berlangsung ketat di bawah kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono. Kebijakan ini menjadi peringatan nyata bagi seluruh pengelola untuk meningkatkan mutu standar pelayanan.

"Pak Sudaryono ini kan terasa lebih tegas dan lebih cepat merespon kalau ada masalah. Ini jadi warning juga untuk SPPG-SPPG supaya berbenah, karena pimpinan sekarang ada hukuman nyatanya," kata Bagus.

Upaya penjaminan mutu mutu produk dan kelayakan fasilitas dilakukan seiring dengan kebijakan penghentian sementara pembukaan dapur baru. Kebijakan moratorium pembentukan SPPG baru ini tercatat telah berjalan selama hampir dua bulan.

"Moratorium masih berjalan. Bapak Kepala BGN masih menata dulu semuanya. Seperti yang jenengan tahu pimpinan tingginya kan juga banyak yang diganti juga," kata Bagus.

Proses penataan ulang seluruh SPPG di tingkat daerah terus berjalan berbarengan dengan pembenahan struktur di level pimpinan pusat Badan Gizi Nasional.