Anwar Ibrahim Pulihkan Kuota BBM Bersubsidi dan Perluas Dukungan

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 30 Agustus memperkenalkan langkah untuk menekan biaya hidup dan menopang pelaku usaha, termasuk pemulihan kuota lebih tinggi untuk pembelian petrol dan diesel bersubsidi serta tambahan dukungan untuk sektor pendidikan dan usaha kecil. Langkah itu berlaku mulai 1 September.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Anwar mengatakan pertumbuhan ekonomi negara harus dikembalikan kepada masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi negara harus dikembalikan kepada rakyat," ujar Anwar Ibrahim.

Menurut Anwar, pemerintah akan mengembalikan kuota bagi warga Malaysia untuk membeli bahan bakar transport RON95 sebanyak 300 liter per bulan. Kuota ini sebelumnya diturunkan menjadi 200 liter per bulan pada 2026 seiring lonjakan harga minyak global, yang dikaitkan dengan perang AS dan Israel terhadap Iran.

"Kuota pembelian diesel untuk kategori pengguna tertentu juga akan dinaikkan menjadi 400 liter per bulan," kata Anwar Ibrahim.

Anwar juga mengumumkan program kecerdasan buatan pemerintah yang dibuka bagi warga berusia 18 hingga 30 tahun, dengan akses gratis ke aplikasi seperti Google’s Gemini Enterprise serta Wonderclip dan MuleRun dari Alibaba Cloud.

Selain itu, pemerintah meningkatkan pendanaan untuk pemeliharaan sekolah, perbaikan sistem kesehatan digital, serta fasilitas pembiayaan mikro bagi pelaku usaha kecil. Anwar menambahkan ambang batas pendapatan agar perusahaan dikecualikan dari kewajiban e-invoicing dinaikkan menjadi RM3 juta per tahun.

Anwar menyatakan dana yang disita atau dirampas dari proses hukum terkait antikorupsi akan dialihkan ke program pemerintah, terutama pendidikan dan layanan kesehatan. Koalisi Anwar menghadapi tekanan politik setelah kekalahan dalam tiga pemilihan regional berturut-turut, yang dikaitkan dengan kritik atas kegagalan memenuhi reformasi yang dijanjikan serta penanganan kasus korupsi berprofil tinggi.

Sementara itu, pemilihan tingkat negara dipandang sebagai indikator sentimen pemilih menjelang pemilihan umum yang harus digelar paling lambat 2028, dan Anwar menyebut kemungkinan mengajukan pemungutan suara lebih awal jika perpecahan dalam pemerintahan terus melebar.