Selasa, 07 Februari 2023
Warta Ekonomi, Jakarta – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menyoroti rapat dengar pendapat DPR RI bersama Holding BUMN industri pertambangan MIND ID Senin kemarin. Menurut Achmad para anggota menyampaikan ketidakyakinannya atas program hilirisasi nikel dan mineral lainnya
Achmad juga menyinggung soal hilirisasi lalu yang menurutnya menimbulkan kesan betapa heroiknya seorang Jokowi yang ngotot terhadap soal ini.
“Dalam narasi hilirisasi lalu, Presiden RI Jokowi dikesankan sangat gagah dan sangat heroik bahwa kebijakan pemerintah terkait hilirisasi akan menjadi suatu lompatan besar dalam sejarah peradaban negara Indonesia,” jelas Achmad dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Selasa (7/2/23).
Namun sayangnya, menurut Achmad, detail road map hilirisasi tersebut tidak pernah disampaikan kepada publik.
Malah menurut Achmad, publik mendapat informasi bahwa justru hilirisasi yang digembar-gemborkan pada dasarnya masih punya kaitan juga dengan pihak asing.
“Publik memperoleh informasi bahwa hilirisasi yang sedang dikembangkan saat ini adalah proyek joint venture dengan investor asing terutama dengan China dimana pekan lalu terjadi kerusuhan berdarah di PT GNI Morowali tempat hilirisasi nikel yang dibanggakan pemerintah,” jelasnya.
Dalam narasi heroik tersebut, lanjut Achmad, Presdien Jokowi tidak terima selama puluhan tahun kekayaan alam Indonesia hanya disedot pihak asing tanpa memberikan manfaat kepada rakyat Indonesia, untuk itu dirinya melakukan hilirisasi ini meski sejumlah negara lain menentang.
Hal ini menurutnya bisa dilihat dari bagaimana Uni Eropa menggugat terhadap larangan ekspor bijih nikel di WTO. Meski kalah dalam sidang WTO tersebut tapi Jokowi memutuskan untuk tidak mundur karena langkah ini adalah lompatan besar peradaban negara.
“Yang menjadi persoalan adalah sejauh mana kemandirian Indonesia sendiri untuk menjalankan program hilirisasi tersebut. Bila secara finansial dan teknologi Indonesia tergantung sama investor lain, maka hilirisasi pemerintah tersebut akan menjadi bom waktu yang akhirnya hanya menghisap sumber daya alam Indonesia tanpa menciptakan kesejahteraan,” ungkapnya.
Sumber: wartaekonomi.co.id
