Enggan Dalami Dugaan Gratifikasi Kaesang, KPK Dicap Tebang Pilih Kasus
AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tebang pilih dalam menangani kasus dugaan...
Baca lebih lajut
Kategori: Kebijakan Publik
Pakar: Seperti Mario Dandy, KPK Harus Konsisten Tangani Dugaan Gratifikasi Kaesang
FAKTA.COM, Jakarta – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur...
Baca lebih lajut
Tak Realisitis, Program Infrastruktur Air Bersih Dedi Mulyadi Butuh Dana Jumbo
Pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Achmad Nur Hidayat menilai program infrastruktur air...
Baca lebih lajut
Apa Itu Running Text yang Viral Dijadikan Pengganti Siaran Azan Magrib
Istilah Running Text mendadak menjadi perhatiaan usai Kementerian Agama mengeluarkan sebuah...
Baca lebih lajut
Pemerintah Tetapkan Kenaikan Penerimaan Cukai, Industri Khawatir
Jakarta – Pemerintah belum lama ini mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun...
Baca lebih lajut
IKN: SDM Bidang Pertanahan hingga Pemindahan ASN Ditunda
TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap proyek pembangunan yang...
Baca lebih lajut
Tarif Cukai Rokok Kembali Dinaikkan, Pakar Rekomendasikan Kenaikan Moderat dan Berimbang
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun...
Baca lebih lajutSolusi Tarif Berkeadilan untuk Ojek Online: Antara Regulasi, Kompetisi, dan Keberlanjutan
Oleh: Achmad Nur Hidayat (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta) Dalam beberapa...
Baca lebih lajutPenundaan Pemindahan ASN ke IKN, Kepala Satgas: Bukan karena Resistensi
TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis...
Baca lebih lajutRencana Subsidi Tarif KRL Jabodetabek Pakai NIK, Pengguna Ramai-Ramai Protes
Pemerintah bakal mengubah subsidi Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek. Rencananya, pemerintah...
Baca lebih lajutDinilai Bebani Rakyat, Ekonom Achmad Nur Hidyat: Wacana Subsidi KRL Pakai NIK Perlu Ditinjau Ulang
STRATEGINEWS.id, Jakarta – Pemerintah berencana mengubah skema subsidi KRL Jabodetabek menjadi...
Baca lebih lajut
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- ...
- 187
