Tarif 32 Persen dari AS, Bukti Lemahnya Negosiasi Ekonomi Indonesia
Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebut tarif 32...
Baca lebih lajut
Kategori: Kebijakan Publik
Melambungnya Subsidi Listrik Rp105 Triliun: Untuk Siapa?
Siapa yang sesungguhnya diuntungkan dari kenaikan subsidi listrik hingga Rp105 triliun tahun...
Baca lebih lajut
Iklan Rokok di Media Siber: Apakah Kebijakan Kemenkes Terlalu Berlebihan?
Apakah keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberlakukan pengendalian iklan rokok di...
Baca lebih lajut
Analisis: Mencari Model Pajak Pedagang E-Commerce yang Tepat di Indonesia
Mengapa Banyak Pedagang Online Bebas Pajak? Di tengah ledakan transaksi digital yang mendisrupsi...
Baca lebih lajut
Ombudsman RI: KPR Lunas, Sebagian Masyarakat Tak Dapat Sertifikat
Sepanjang 2021-2025, Ombudsman RI menerima 426 aduan masyarakat terkait pelayanan publik di bidang...
Baca lebih lajut
ASEAN Tak Kompak Lawan Kebijakan Tarif AS, Indonesia Harus Jadi Jembatan Solidaritas
Jakarta —— Kebijakan tarif impor resiprokal, yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald...
Baca lebih lajut
Presiden Bantah Ekonomi Bagus di Atas Kertas, Pengamat Beri Respons
PRESIDEN Prabowo Subianto membantah anggapan bahwa ekonomi Indonesia hanya bagus di atas kertas....
Baca lebih lajutNasib PCO Warisan Jokowi Kini Ada di Tangan Mahkamah Agung
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan...
Baca lebih lajutImplikasi Kenaikan PPN dan UMP 2025 terhadap Tabungan Pensiun dan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Politik Konvensional dan Baru
Pengambilan kebijakan ekonomi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik yang berpengaruh...
Baca lebih lajutTolak Kenaikan PPN: Saatnya Kebijakan Kreatif untuk Indonesia Lebih Baik
oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Kenaikan tarif...
Baca lebih lajutPakar Waspadai Dominasi Swasta di Program Makan Bergizi Gratis
JAKARTA, investor.id – Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur...
Baca lebih lajut
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- ...
- 205
