Rilis 1 Maret 2022
Sejak tersiarnya kabar mengenai LBP sebagai mastermind narasi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi publik jadi bertanya-tanya motif dibelakangnya. Hal ini memperkuat kenyataan bahwa oligarki berada di dalam dan diluar pemerintahan Jokowi.
Kita tahu bahwa LBP memilik 16 perusahaan di bidang pertambangan, energi, migas, industri, properti dan infrastruktur. Hampir semua bisnisnya berkorelasi dengan bidang kerja yang dia pimpin. Dari UU minerba hingga jabatannya sebagai Koordinator PPKM yang diduga terkait dengan kasus PCR.
Sepertinya Menko Marinves yang satu ini tampak selalu ikut andil diberbagai bidang pemerintahan. Sehingga dipermukaan tampak bahwa LBP ini lebih menguasai jalannya pemerintahan rezim Jokowi.
Namun setelah intrik penundaan pemilu ini terungkap bahwa LBP sebagai mastermindnya mengindikasikan adanya ambisi-ambisi atau kepentingan yang sedang dikejar.
ANH menduga bahwa banyak hal terkait dengan IKN dengan penundaan pemilu serta hal-hal lainnya serta kepentingan para donatur pilpres yang telah mengijon rezim ini, serta tokoh politik pendukung rezim ini yang tersandra kasus hukum tentu akan secara masif baik secara tampak ataupun tidak tampak dimata masyarakat memperjuangkan hal-hal yang bisa memperpanjang masa jabatan presiden Jokowi. Tidak bisa dinafikan bahwa mega proyek seperti pembangunan IKN ini akan menjadi magnet para oligarki untuk menikmatinya sebagai bancakan.
Penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan kepresidenan ini sangat kental dengan kepentingan oligarki baik yang berada di dalam maupun diluar pemerintah. Dampaknya banyak orang yang tidak menyadari bahwa untuk mengatasi masalah-masalah pendanaan program kerja Jokowi banyak dilakukan dengan cara memerah uang rakyat. Salah satu contohnya dengan polemik dana JHT, dana Haji, hingga pajak yang diterapkan di berbagai lini termasuk dalam pembiayaan pendidikan. Sementara kemampuan entrepreneurship pemerintah dalam menghasilkan pendapatan negara tidak maksimal. Kekurangan pendanaan lebih diselesaikan dengan cara berhutang yang justru membebani negara untuk jangka panjang.
Ditambah lagi kecenderungan dari naiknya tingkat elektoral calon-calon potensial dari kubu yang berseberangan seperti Anis Baswedan semakin kuat. Sehingga tentunya ini menjadi ancaman buruk bagi personal-personal pemerintah rezim ini yang bermasalah. Kita bisa melihat kasus Sumber Waras yang sebelumnya tidak tergali tapi ternyata terindikasi sebagai kasus korupsi yang baru diketahui pada masa pemerintahan gubernur berikutnya. Dan juga pelemahan peranan KPK saat ini dengan adanya pemberhentian 75 personil yang didalamnya ada Novel Baswedan.
Bagi para oligarki dan personil pemerintah yang bermasalah tentu pergantian presiden akan berpeluang menjadi sebuah ancaman.
