Pramono Anung Tegaskan WFH dan PJJ di Jakarta Bukan Antisipasi Demo

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah bahwa kebijakan kerja fleksibel berupa work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sekolah diterapkan untuk mengantisipasi rencana demonstrasi di Jakarta pada 18 Agustus 2026.

Ia menegaskan kebijakan tersebut hanya untuk menindaklanjuti arahan resmi pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Saya yang penting apa yang menjadi arahan (pemerintah pusat) kita jalankan, saya enggak mau berandai-andai itu (kaitannya dengan demo)," ujar Pramono saat ditemui di kawasan Velodrome, Jakarta Timur, Selasa (18/8/2026).

Pramono menjelaskan pelaksanaan WFH dan PJJ mengacu pada Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 87/SE/2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel dan Pembelajaran Jarak Jauh dalam rangka Kemerdekaan RI.

Namun, ia menegaskan skema WFH tidak berlaku untuk seluruh ASN, khususnya mereka yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

"Tetapi, terus terang di DKI Jakarta, saya juga meminta bagi yang berhubungan dengan publik, memberikan servis kepada publik, tidak boleh work from home atau work from everywhere. Karena mereka harus ada di lapangan, mereka harus berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang membutuhkan," kata Pramono.

Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dijadwalkan menggelar demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada 18 Agustus 2026.

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan menyatakan massa akan berkumpul di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI pada pukul 10.00 WIB dan mulai aksi di Bundaran HI pukul 13.00 WIB.

Dalam aksi tersebut, BEM UI membawa delapan tuntutan yang mencakup penghentian penjajahan atas rakyat, pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, reforma agraria sejati, penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, evaluasi proyek strategis nasional, penghentian pemusatan kekuasaan, dan penghentian intervensi militer di ruang sipil.