Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 6 Persen pada 2027

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada tahun 2027 saat menyampaikan keterangan pemerintah terkait RUU APBN TA 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Angka ini meningkat dari target APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 5,4 persen.

Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, pemerintah menetapkan asumsi makro indikator ekonomi lainnya untuk tahun 2027. Inflasi diproyeksikan berada pada level 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan 6,9 persen, serta nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Sektor energi juga memiliki target tersendiri dengan perkiraan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$75 per barel. Adapun lifting minyak bumi ditargetkan sebesar 610 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas bumi dipatok sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.

Di samping indikator makro, pemerintah menargetkan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan pada 2027 diproyeksikan turun ke rentang 6,0 persen hingga 6,5 persen, membaik dibandingkan target APBN 2026 sebesar 6,5 persen hingga 7,5 persen. Selain itu, rasio gini ditargetkan membaik ke kisaran 0,362 sampai 0,367, sementara Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575.

Peningkatan pertumbuhan dan efektivitas anggaran negara diharapkan mampu menurunkan angka pengangguran serta memperkuat kesejahteraan sosial secara mendasar.

"Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%. Lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Penguatan target perekonomian nasional tersebut direncanakan bakal ditopang melalui perbaikan tata kelola penerimaan negara dan efisiensi belanja secara berkelanjutan.

"Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30% sampai 4,87%, turun dari 4,44% sampai 4,96% di tahun 2026," jelas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Pemerintah berkomitmen menjaga sasaran indikator tersebut melalui pelaksanaan reformasi fiskal yang holistik, konsisten, serta optimalisasi pendapatan negara.

"Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi, efisiensi belanja terus dilanjutkan. Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.