Prabowo Dikabarkan Bakal Melantik Norman Joesoef Jadi Wamenhan RI

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik pendiri sekaligus CEO Republikorp, Norman Joesoef, sebagai Wakil Menteri Pertahanan RI pada perombakan kabinet Agustus 2026. Penunjukan pengusaha muda tersebut diproyeksikan untuk mempercepat kemandirian industri pertahanan nasional melalui penguatan alutsista buatan dalam negeri.

Masuknya nama Norman Joesoef mencatatkan sejarah baru karena ia berpotensi menjadi sosok non-militer pertama yang mengisi posisi wakil menteri di Kementerian Pertahanan. Saat ini jabatan Wakil Menteri Pertahanan masih diampu oleh Marsekal (Purn) Donny Ermawan Taufanto yang baru saja dilantik sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Informasi penunjukan tersebut dikonfirmasi oleh pihak internal yang mengetahui dinamika perombakan kabinet di lingkaran pemerintahan pada Kamis (6/8/2026).

"Dia bukan dari kalangan militer. Tapi Norman akan masuk jajaran kabinet saat reshuflle bulan Agustus ini," kata sumber yang mengetahui hal itu kepada Suara.com.

Langkah perombakan ini dinilai sebagai bagian dari strategi memperkuat struktur profesional di tubuh kementerian guna mendukung penugasan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dari hulu ke hilir.

"Nama Norman Joesoef memang menguat di lingkaran istana. Beliau dianggap representasi profesional yang paham betul seluk-beluk industri pertahanan dari hulu ke hilir. Pelantikannya bulan Agustus ini bersamaan dengan beberapa penyesuaian posisi lainnya," ujar sumber di lingkungan pemerintahan.

Kiprah Norman di sektor pertahanan strategis telah berlangsung sejak 2013 saat mendirikan Republikorp. Perusahaan swasta nasional ini memproduksi kendaraan tempur, sistem persenjataan, hingga drone atau pesawat tanpa awak (UAV). Norman juga memegang gelar Master dari Universitas Pertahanan RI di bidang Strategy Total War usai menyelesaikan studi sarjana Political Economy di Anglo-American University, Praha.

Rekam jejak kerja sama internasional Norman tercatat intensif, termasuk kemitraan dengan Baykar Makina dan Roketsan dari Turki, EDGE Group asal UEA, hingga kesepakatan rudal supersonik BrahMos dari India. Norman kerap mendampingi Prabowo dalam berbagai agenda diplomasi pertahanan tingkat tinggi dengan pemimpin dunia seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan PM India Narendra Modi.

Dinamika perombakan kabinet ini juga mendapat tanggapan dari kalangan pengamat politik terkait efektivitas kinerja para pembantu presiden di pemerintahan.

"Survei opini publik tentu menjadi salah satu variabel penilaian publik terhadap kinerja pemerintah. Dan biasanya survei sifatnya situasional, fluktuatif, dinamis, dan bisa berubah dalam waktu cepat. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi hasil survei opini publik? Pertama, jika temuan hasil survei make sense dengan data pemerintah, tentu perlu ada perbaikan kinerja," kata Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI).

Adi menjelaskan bahwa pemerintah memegang kalkulasi internal yang matang dalam menilai capaian serta efektivitas program kerja yang sedang berjalan.

"Kedua, pemerintah tentu saja punya data internal yang komprehensif terkait dengan capaian kinerja mereka. Dan pemerintah pastinya sudah hitung-hitungan dan blue print soal kinerja. Jadi, sekalipun ada hasil survei di luar pemerintah tentunya bisa dipelajari sebagai bahan perbandingan," ujar Adi.

Ia menyoroti pentingnya menyikapi data riset eksternal secara rasional sesuai relevansi kebutuhan perbaikan kinerja eksekutif.

"Intinya, kalau hasil survei sejalan dengan upaya perbaikan pemerintah selama ini maka hasil survei perlu jadi masukan konstruktif. Namun jika hasil survei tak sesuai data pemerintah, bisa diabaikan. Dalam demokrasi survei opini publik bagian dari partisipasi politik dalam melihat kinerja pemerintahan," sambungnya.

Hasil riset internal PPI pada Mei merekam tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo mencapai 70 persen, sementara kepuasan terhadap jajaran kabinet secara umum berada di angka 65 persen.

"Reshuffle salah satunya untuk memulihkan kepercayaan publik. Dari data survei yang saya punya (Parameter Politik Indonesia) di bulan Mei, tapi tidak dirilis, kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo masih cukup tinggi mencapai 70 persen. Meski harus diakui, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah secara umum (kinerja wapres, menteri, wamen, dan para pembantu presiden) di kisaran 65 persen," kata dia.

Adanya celah perbedaan angka kepuasan tersebut mengindikasikan perlunya rotasi atau perbaikan di jajaran kementerian.

"Ada gap. Satu sisi publik puas dengan kinerja Presiden, sisi lainnya kepuasan terhadap pemerintahan secara umum berkurang. Itu artinya, kinerja pembantu presiden tak perform. Di situlah pentingnya reshuffle untuk naikkan kepercayaan publik," tambah Adi.

Ia menambahkan bahwa perbaikan indikator ekonomi dan penyaluran bantuan sosial turut menjadi faktor penentu kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

"Selama ini pemerintah tidak terlampau menjadikan hasil survei sebagai parameter kinerja mereka. Buktinya saat kepuasan publik mencapai 80 persen, tak sedikitpun pemerintah menjadikan hasil survei itu sebagai kebanggaan. Biasa saja.

Karena pemerintah punya alat ukur sendiri untuk bekerja. Apalagi saat kepuasan terhadap kinerja pemerintah turun, makin tak jadi acuan," ujar Adi.

Respons terhadap hasil penilaian publik sepenuhnya menjadi hak prerogatif pemerintah dalam mengambil langkah korektif.

"Kalau pemerintah anggap hasil survei itu rasional untuk masukan, sebaiknya lakukan perbaikan. Tapi kalo hasil survei dianggap tak rasional, abaikan saja," imbuhnya.