Wacana Pengangkatan Norman Joesoef Jadi Wamenhan Tuai Kritik

Rencana pengangkatan pendiri sekaligus CEO Republikorp, Norman Joesoef, sebagai Wakil Menteri Pertahanan dalam isu perombakan Kabinet Merah Putih menjelang Agustus 2026 menuai kritik keras. Penunjukan figur dari sektor usaha swasta ini dinilai berpotensi memicu konflik kepentingan serta menghambat tata kelola birokrasi militer.

Kritik tersebut disampaikan oleh Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis, pada Kamis, 6 Agustus 2026. Ia menilai rekam jejak Norman di industri pertahanan swasta tidak otomatis menjamin kemampuannya dalam memimpin kementerian.

"Saya pikir mungkin ini lebih banyak negatifnya kalau saya lihat ya," kata Beni kepada Suara.com, Kamis (6/8/2026).

Beni menekankan bahwa pengelolaan kementerian memerlukan keahlian merumuskan kebijakan strategis dan pemahaman mendalam tentang birokrasi pemerintahan.

"Kalau bicara pengalaman mengelola birokrasi pertahanan ataupun menyusun kebijakan strategis di lingkungan pemerintah, saya pikir dia masih masih nol ya," ucapnya.

Selain masalah kapasitas kepemimpinan, Beni menyoroti potensi benturan kepentingan yang besar jika Norman masih memegang saham di perusahaan pertahanan saat menduduki jabatan publik.

"Jika dia tetap menjadi pemegang saham di perusahaan tersebut, itu kan terjadi conflict of interest," tegasnya.

Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk memilih sosok yang berpengalaman di birokrasi dan terbebas dari kepemilikan bisnis militer.

"Dua alasan ini menjadi argumen bahwa ya sebaiknya ditolak saja dong. Karena kan itu tadi yang saya bilang dari dua alasan tadi, kapasitas dia mengelola birokrasi masih dipertanyakan, masih 0 persen. Kedua ya soal conflict of interest," ungkapnya.

Dampak dari konflik kepentingan tersebut dinilai dapat merugikan iklim kompetisi antar-penyedia alutsista di Indonesia.

"Ini kan nggak baik bagi rekan-rekan atau kontraktor lain yang ada di Indonesia yang punya pengalaman lebih, punya pengalaman jam terbang lebih tinggi yang mungkin punya lebih baik dibanding dia di bidang ini industri pertahanan," tegasnya.

Di sisi lain, Norman Joesoef memiliki latar belakang pendidikan Magister Pertahanan dari Universitas Pertahanan RI serta gelar bidang Ekonomi Politik dan Pemerintahan dari Anglo-American University, Praha. Lewat Republikorp, ia mencatatkan peran penting dalam memfasilitasi kerja sama transfer teknologi internasional, seperti pengadaan Drone Baykar dari Turki dan Rudal BrahMos dari India.