Portland Kucurkan Dana Bantu Biaya Hukum Newport Lawan ICE

Pemerintah Kota Portland mengumumkan pengucuran bantuan dana gabungan sebesar 20.000 dolar AS pada Senin, 10 Agustus 2026, untuk mendukung langkah hukum Kota Newport yang menentang rencana pembangunan fasilitas imigrasi federal.

Suntikan dana tersebut bersumber dari anggaran Kantor Wali Kota Portland sebesar 10.000 dolar AS dan anggaran Kantor Anggota Dewan Steve Novick sebesar 10.000 dolar AS. Penyaluran bantuan ini merupakan respons atas permintaan resmi dari Wali Kota Newport Jan Kaplan.

Gugatan hukum yang diajukan Newport bertujuan menghadang kontraktor yang berencana mendirikan fasilitas penahanan dan pemrosesan milik U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) di Newport Municipal Airport.

"Dukungan kami mencerminkan tanggung jawab Portland untuk berdiri bersama komunitas dan para wali kota di seluruh Oregon demi menjaga keamanan warga, menjaga keutuhan keluarga, serta memastikan setiap orang diperlakukan dengan martabat dan rasa hormat," kata Wali Kota Portland Keith Wilson.

Sengketa hukum ini bermula pada akhir tahun 2025 saat pejabat Newport mengetahui rencana konversi lahan bandara menjadi fasilitas ICE. Proyek tersebut juga berpotensi menggeser helikopter pencari dan penyelamat milik Coast Guard setempat. Dewan Kota Newport kemudian meluluskan resolusi penolakan, menyewa firma hukum Stoll Berne, dan resmi menggugat pemerintah federal pada Desember.

Meskipun Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan ICE menyatakan tidak lagi berencana melanjutkan proyek tersebut, Newport tetap melanjutkan gugatannya. Langkah ini diambil guna memastikan adanya batasan hukum permanen atas penggunaan lahan bandara.

"Saat ini kami mendapat jaminan bahwa mereka tidak melakukan apa pun dalam waktu dekat, tetapi kami tetap waspada dan kami merasa sebelum ada kepastian yang sangat definitif, kami tidak bisa meninggalkan meja perundingan," ujar Wali Kota Newport Jan Kaplan.

Pengeluaran biaya hukum Newport diperkirakan telah mencapai hampir 500.000 dolar AS, di mana sekitar 375.000 dolar AS di antaranya diambil dari dana darurat kota. Bantuan dari kota-kota lain dimaksudkan untuk memulihkan dana darurat tersebut sekaligus mempersiapkan langkah antisipasi ke depan.

"Kami merasa tidak bisa mundur dari gugatan kami. Jika kami harus memulai dari awal, biayanya akan sangat mahal," kata Jan Kaplan.

Hingga kini, Newport telah mengumpulkan kontribusi sekitar 50.000 dolar AS dari beberapa wilayah di Oregon, termasuk Ashland, Yachats, Depoe Bay, dan Benton County.

Wali Kota Portland menegaskan bahwa bantuan keuangan ini ditujukan untuk menutup pengeluaran masa lalu dan mengantisipasi kebutuhan hukum mendatang.

"Ini adalah dana untuk membantu mereka, tidak hanya untuk pengeluaran masa lalu, tetapi juga untuk mempersiapkan mereka menghadapi masa depan sehingga mereka dapat melakukan apa yang mereka anggap benar pada saat hal itu mungkin muncul," ujar Keith Wilson.

Keith Wilson juga menambahkan penjelasan terkait sumber anggaran yang digunakan di tengah efisiensi fiskal daerah.

"Kami tahu ini akan menjadi hal yang sulit bagi kami dan kami harus mengencangkan ikat pinggang, tetapi kami juga ingin mengirimkan sinyal kepada Wali Kota Kaplan dan seluruh wali kota di seluruh negara bagian bahwa kami berdiri bersama mereka," kata Keith Wilson.

Langkah solidaritas antarwilayah ini disepadankan dengan mekanisme bantuan darurat yang biasa dilakukan antarkota saat menghadapi bencana.

"Sama seperti kita sering mendukung komunitas lain dengan berbagi sumber daya saat mereka memadamkan kebakaran, sangat tepat bagi kita untuk berbagi sumber daya dengan komunitas yang sedang melawan ICE," ujar Anggota Dewan Portland Steve Novick.

Keterlibatan Portland dikoordinasikan oleh Brenda Alvarado, koordinator urusan imigran kota yang diangkat untuk mengawasi kepatuhan terhadap Sanctuary Ordinance 2025. Peraturan tersebut melarang pegawai dan sumber daya kota membantu penegakan hukum imigrasi federal tanpa surat perintah peradilan.

"Kantor kami mengetahui permintaan pendanaan dari Kota Newport selama proses anggaran. Anggota Dewan Pirtle-Guiney secara aktif mengerjakan amandemen untuk mendukung kerja urusan imigran dan pengungsi Kota, dan Kantor Wali Kota menanyakan apakah kami tertarik untuk memasukkan dana untuk Newport dalam amandemen kami. Amandemen itu adalah Pirtle-Guiney 8.

Sayangnya, amandemen tersebut tidak diprioritaskan pada jadwal amandemen, sehingga tidak mendapat pertimbangan. Pemahaman kami adalah bahwa Kantor Wali Kota mencari jalur hukum tercepat untuk menyediakan dana ini, dan kami mendukung mereka dalam upaya tersebut. Kami sangat senang mendengar bahwa Anggota Dewan Novick dan Wali Kota Wilson secara kolektif bekerja sama untuk menyediakan dana tersebut," kata Anggota Dewan Portland Elana Pirtle-Guiney dalam pernyataan tertulisnya.

Elana Pirtle-Guiney menambahkan bahwa sebagian besar sisa anggaran kantornya tahun lalu telah dialokasikan untuk memulihkan pemotongan program tenaga kerja di Prosper Portland, namun pihaknya tetap terbuka untuk memberikan dukungan jika diperlukan di masa mendatang.