Pertamina Patra Niaga dan Ditjen Dukcapil Perkuat Validasi LPG 3 Kg

Proses verifikasi penyaluran LPG 3 kilogram (kg) kini diperkuat melalui pemanfaatan data kependudukan. Langkah strategis ini diambil guna memastikan pendistribusian energi bersubsidi dapat berjalan lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Keputusan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pertamina Patra Niaga dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, seperti dilansir dari Detik Finance.

Kesepakatan mengenai pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan ini resmi ditandatangani di Grha Pertamina, Jakarta, pada Senin (10/8/2026).

Integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebut bakal digunakan sebagai basis validasi sistem penyaluran LPG 3 kg. Skema ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Transformasi Subsidi Tepat LPG.

Prosesi penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra bersama Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi. Agenda ini turut disaksikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman serta Direktur Logistik & Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Jaffee Arizon Suardin.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menegaskan bahwa penggunaan basis data kependudukan merupakan bagian dari pembenahan tata kelola penyaluran subsidi energi nasional.

"Pertamina Patra Niaga berkomitmen mewujudkan cita-cita pemerintah untuk memastikan ketahanan energi dengan tata kelola subsidi yang baik dan memastikan pelayanan energi menjangkau masyarakat dari Sabang sampai Merauke," ujar Mars Ega.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menyampaikan bahwa data kependudukan memiliki peran sentral dalam mendukung efektivitas berbagai program layanan publik.

Hingga Semester I 2026, catatan kependudukan Indonesia menunjukkan angka sekitar 290,1 juta jiwa. Dari total penduduk wajib KTP tersebut, hampir 99% di antaranya telah menyelesaikan proses perekaman data biometrik.

"Kami mengapresiasi kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga. Pemanfaatan data kependudukan ini kami harapkan tidak hanya mendukung penyaluran subsidi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran, tetapi juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan lain dalam mendukung tugas dan layanan Pertamina Patra Niaga," jelas Teguh.