Pengamat BUMN: Ambil Alih Porsi WIKA di PSBI Harus B to B

Pengamat BUMN: Ambil Alih Porsi WIKA di PSBI Harus B to B

Penulis : Thresa Sandra Desfika 20 Aug 2026 | 14:53 WIB

Kereta Cepat Jakarta Bandung berangkat dari Stasiun Tegalluar Summarecon menuju Stasiun Halim di Tegalluar Kabupaten Bandung, Jawa Barat. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

JAKARTA, investor.id - Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan mengatakan bahwa pengambilalihan saham PT Wijaya Karya (WIKA) di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), perlu diselesaikan secara menyeluruh termasuk pengembalian dana investasinya.

WIKA telah melakukan investasi sekitar Rp 6 triliun dan memiliki kepemilikan saham sekitar 33,36 persen atas PSBI selaku pengendali PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang mengerjakan proyek “Whoosh”.

“Soal mekanisme pengambilalihan, seharusnya melalui mekanisme business to business. Jangan lupa, WIKA adalah perusahaan publik, sehingga perlu mempertanggungjawabkan aksi korporasinya kepada para pemangku kepentingan, baik dari investor ritel maupun regulator,” ujar Herry dikutip Kamis (20/8/2026).

Herry menegaskan WIKA perlu menerima pengembalian dana investasi dari pengambilalihan saham tersebut sesuai dengan harga yang disepakati, dan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki perseroan atas PSBI.

Menurutnya, mekanisme pengambilalihan saham WIKA di PSBI oleh pemerintah harus dilakukan melalui skema divestasi (jual-beli saham) bukan dengan cara hibah.

Selain itu, Ia menyebut penyelesaiannya harus menyeluruh termasuk proses pengembalian dana investasi yang telah disetorkan perseroan sekitar Rp 6 triliun kepada PSBI.

“Skema ini perlu menjadi pilihan, karena BUMN seperti WIKA, sudah menggelontorkan dana ke PSBI, dan semuanya harus dipertanggungjawabkan ke publik, baik dari sisi transparansi maupun akuntabilitas. Bukan dengan cara hibah,” ujar Herry.

Alasannya, Herry menjelaskan mekanisme pengambilalihan saham WIKA di PSBI melalui skema divestasi dapat menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan termasuk investor terhadap pemerintah maupun BUMN.

“Mekanisme bisnis melalui divestasi atau pelimpahan kepemilikan melalui mekanisme bisnis tersebut penting untuk dijaga oleh pemerintah, demi menjaga kepercayaan para investor,” ujar Herry.

Apabila pengambilalihan saham tersebut tidak dilakukan dengan cara business to business, Herry mengingatkan potensi dampak terhadap keberlanjutan perusahaan karena tingginya jumlah utang untuk membiayai proyek tersebut sekaligus munculnya persepsi negatif dari para investor terhadap perusahaan BUMN lainnya yang tercatat di pasar modal.

“Kalau perpindahan sahamnya dilakukan bukan dengan cara bisnis artinya ada transaksi jual-beli saham atau kepemilikan, ini bisa berpengaruh pada keberlanjutan usaha terhadap BUMN lain yang sudah jadi perusahaan terbuka,” ujar Herry.

Sebelumnya, WIKA telah menerima penugasan dari pemerintah untuk melakukan investasi sekitar Rp 6 triliun ke PSBI yang merupakan pemegang saham 60 persen PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Dana investasi tersebut diperoleh WIKA melalui pinjaman perbankan, sukuk, hingga obligasi. Kondisi ini yang kemudian berdampak pada tingginya beban utang yang harus ditanggung perusahaan setiap tahunnya. Terutama penyelesaian beban utang sukuk dan obligasi yang berlarut-larut sehingga berdampak langsung kepada masyarakat dan institusi pemegang surat berharga yang termasuk di dalamnya lembaga pengumpul dana investasi masyarakat seperti Lembaga Dana Pensiun (Dapen).

Apabila pengambilalihan saham WIKA di PSBI disertai pengembalian dana investasi sebesar Rp 6 triliun, diproyeksikan berpotensi menghindarkan WIKA dari potential loss sekitar Rp 2 triliun per tahun yang berasal dari beban bunga pinjaman serta kewajiban mengabsorpsi kerugian PT PSBI. Selain itu, kewajiban WIKA terhadap para kreditur termasuk masyarakat dan pensiunan melalui Dapen pun dapat berjalan, sehingga saham WIKA yang hampir 2 tahun disuspensi BEI dapat diperdagangkan kembali.

Sebagai informasi, proyek “Whoosh” dikerjakan oleh PT KCIC yang sahamnya sebesar 60 persen dimiliki oleh PSBI dan sebesar 40 persen dimiliki oleh Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

Dony Oskaria selaku Chief Operation Officer Danantara Indonesia sendiri mengakui bahwa WIKA saat ini dalam kondisi memprihatinkan karena beban utang Whoosh untuk investasi dan juga cost overrun konstruksi. Namun demikian, pemerintah tidak akan membiarkan kondisi tersebut berlarut-larut.

"Ini menjadi beban buat mereka (WIKA), tapi kan pada akhirnya harus kita selesaikan, nggak mungkin kita diamkan," kata Dony.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan akan mengambil alih kepemilikan 60 persen saham di PT KCIC yang ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026.

Purbaya menjelaskan PT KCIC nantinya akan dikelola melalui unit Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, sehingga tidak akan menjadi beban langsung bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dialihkan Kemenkeu, dikelola oleh saya semuanya KCIC itu. Tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan BUMN, SMV Fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMV, ada ini, ada lain-lain. Jadi enggak langsung jadi tanggung jawab APBN,” ujar Purbaya.

Editor: Theresa Sandra Desfika

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

WIKA Kebut Pembangunan Tol Jakarta–Cikampek II Selatan

WIKA Raih Kontrak Baru Rp 6,91 Triliun hingga Juni 2026

WIKA Percepat Pembangunan Bendungan Jenelata

WIKA Beton (WTON) Panen Kontrak Baru

Beban Tinggi, Pefindo Pangkas Peringkat 3 BUMN

Market 7 menit yang lalu Bunga Tinggi, Bank Woori (SDRA) Justru Geber Kredit Bank Woori Saudara Indonesia 1906 (SDRA) mengandalkan kredit modal kerja dan kredit konsumsi sebagai mesin utama pertumbuhan pembiayaan.

Business 8 menit yang lalu Pengamat BUMN: Ambil Alih Porsi WIKA di PSBI Harus B to B Pengambilalihan saham Wijaya Karya (WIKA) di PSBI perlu diselesaikan secara menyeluruh.

Finance 18 menit yang lalu CLGS FH UI: Batas Harga Diperlukan untuk Cegah Kegagalan Pasar CLGS FH UI menilai penetapan batas harga diperlukan untuk mencegah kegagalan pasar dan melindungi konsumen dari praktik yang merugikan

International 20 menit yang lalu Trump Deklarasi 'Perang Ekonomi' Terhadap Iran Trump umumkan 'perang ekonomi' ke Iran. AS ancam sanksi berat bagi negara pendukung, respons ketegangan Selat Hormuz.

Editorial 55 menit yang lalu Stabilitas untuk Pertumbuhan “Stabilitas bukanlah tujuan akhir. Stabilitas harus menjadi jalan menuju pertumbuhan yang lebih kuat dann berkualitas.