Pemkot Tangsel Arahkan Santunan BPJS Jadi Modal Usaha Produktif

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendorong para penerima manfaat santunan BPJS Ketenagakerjaan untuk menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha produktif, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Imbauan ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tangsel Bambang Noertjahjo pada Kamis, 30 Juli 2026.

Langkah ini bertujuan agar alokasi dana jaminan sosial memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi penerima santunan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pengalihan fungsi dana santunan agar bermanfaat secara finansial.

"Kita ingin memberikan beberapa pilihan penggunaan dari santunan. Karena kan ini secara konsepnya sebetulnya hak si penerima santunan. Tapi kita mengedukasi, kemudian kita mengarahkan agar dana santunan ini, bisa digunakan melalui kegiatan usaha," ujar Sekda Kota Tangsel Bambang Noertjahjo.

Bambang menambahkan, pemerintah kota berkomitmen memberikan pembinaan berkelanjutan bagi para wirausahawan baru tersebut. Upaya ini untuk menumbuhkan inisiatif kewirausahaan sejak awal bagi keluarga penerima manfaat.

"Dan saya berharap, kita pemerintah daerah ini tidak hanya sekedar melakukan satu pemberian edukasi saja, tapi sampai ke pendampingan. Ini upaya meningkatkan inisiatifnya (untuk berwirausaha) dulu," kata Bambang.

Untuk menindaklanjuti arahan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM disiagakan guna memfasilitasi perencanaan bisnis penerima manfaat. Program ini juga sejalan dengan percepatan dan penguatan ekonomi kerakyatan di Tangsel.

"Artinya ini kan bagian dari upaya UMKM. Dinas juga melakukan percepatan-percepatan penguatan ekonomi kerakyatan, melalui UMKM ini," ujar Bambang.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangsel Bachtiar Priyambodo menyatakan kesiapan instansinya untuk mengawal pemanfaatan dana santunan tersebut. Ia menyebut potensi dana yang diterima peserta cukup besar untuk modal awal usaha.

"(Santunan) Sampai Rp40 juta per orang. Makanya kita edukasi keluarga penerima manfaat bisa menggunakan dana tersebut, untuk bisa lebih produktif. Untuk keluarga penerima manfaat ini, tapi bisa lebih produktif," kata Bachtiar.

Bachtiar juga menjelaskan pendampingan teknis hingga ke tingkat kelurahan disiapkan untuk mendukung legalitas usaha mikro, termasuk program sertifikasi produk halal yang menjadi prioritas Wali Kota Tangsel.

"Di lapangan, di (tiap) kelurahan, ada sertifikasi halal. Ini program Prioritas Pak Wali Kota," ujar Bachtiar.

Untuk memperluas jangkauan program, Dinas Koperasi dan UKM menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pelatihan halal, guna menumbuhkan wirausahawan muda baru di Tangerang Selatan.

"Kita sudah bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Memang kita ada pelatihan-pelatihan halal. Untuk program itu, kita berusaha menciptakan wirausaha muda," kata Bachtiar.