Pemerintah Siapkan Insentif Bebas Pajak Produk ETF Emas

Pemerintah berencana memberikan insentif pajak berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk Exchange Traded Fund (ETF) berbasis emas yang resmi diluncurkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perlakuan perpajakan untuk instrumen investasi baru ini akan disetarakannya dengan produk surat berharga.

"PPh dan PPN itu diberikan tarif khusus atau dinolkan, it seperti surat berharga," ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).

Airlangga menambahkan bahwa kehadiran ETF Emas berfungsi menghubungkan seluruh pemangku kepentingan di pasar modal sekaligus mendorong peningkatan likuiditas pasar. Produk ini juga didukung oleh Electronic Gold Receipt (EGR) di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti kepemilikan aset fisik emas.

"Saya mengapresiasi langkah OJK bahwa Electronic Gold Receipt atau EGR merupakan efek yang dapat dicatat sebagai efek dalam portfolio ETF emas. Dan tentu tadi sudah berbicara dengan Pak Wamen Keuangan dan Pak Dirjen (Pajak) yang terkait dengan perlakuan PPn dan PPh Pasal 22 terhadap transaksi EGR," ujar Airlangga dalam sambutannya di Main Hall BEI, Jakarta, Senin (10/8).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengonfirmasi bahwa skema teknis mengenai pemberian insentif perpajakan untuk instrumen tersebut telah diselesaikan di internal DJP.

"Technically seharusnya itu bisa dibersamakan dengan surat berharga dan bisa dibebaskan PPh 22 sama PPN-nya. Cuma kita mesti koordinasi dengan Dirjen SEF dan sama lapor dulu ke Pak Menteri Keuangan," ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto saat ditemui di Gedung BEI.

DJP selanjutnya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) serta melaporkan rencana kebijakan tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.