Pemerintah Realisasikan Subsidi Rp 232,9 Triliun untuk Stabilkan Ekonomi 2026

Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah merealisasikan subsidi dan kompensasi sebesar Rp 232,9 triliun hingga akhir triwulan II-2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan menahan gejolak harga serta pasokan energi dan pangan, dilansir dari Investor Daily. Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan sekaligus Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan APBN dioptimalkan sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan stabilitas perekonomian. "APBN tetap dioptimalkan untuk berperan sebagai shock absorber, agent of development, dan protecting the poor," ujar Purbaya dalam konferensi pers hasil rapat KSSK III 2026 di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Realisasi subsidi mencapai Rp 116 triliun, sedangkan kompensasi yang dibayarkan pemerintah sebesar Rp 116,9 triliun hingga Juni 2026. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli dan memastikan harga serta pasokan BBM dan pangan tetap stabil.

"Sebagai shock absorber, pemerintah menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas harga dan pasokan BBM dan pangan melalui subsidi sebesar Rp 116 triliun dan kompensasi sebesar Rp 116,9 triliun," tambah Purbaya. Subsidi dan kompensasi ini menahan kenaikan harga energi yang dibayar masyarakat agar harga BBM dan listrik tidak langsung mengikuti biaya penyediaan yang naik.

Selain itu, APBN digunakan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan guna mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Pemerintah juga menyalurkan program perlindungan sosial, dengan realisasi Program Keluarga Harapan Rp 14,5 triliun, Kartu Sembako Rp 19,7 triliun, dan Program Indonesia Pintar Rp 8,8 triliun hingga triwulan II-2026.

Stimulus ekonomi berupa insentif perpajakan untuk pelaku usaha nasional dan diskon transportasi selama libur Lebaran dan sekolah juga diberikan untuk mendukung keberlangsungan dunia usaha. Program magang dan pendidikan vokasi diperkuat untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mendukung penciptaan lapangan kerja. Purbaya menegaskan APBN akan terus diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, namun penyaluran subsidi, kompensasi, dan bantuan sosial harus tepat sasaran agar manfaatnya diterima kelompok paling membutuhkan.