Pemerintah Belum Batasi Penerima Makan Bergizi Gratis Kelompok Mampu

Pemerintah menegaskan belum menerapkan kebijakan pembatasan penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) bagi kelompok masyarakat mampu pada Senin (20/7/2026) di Jakarta. Keputusan akhir terkait wacana tersebut masih menunggu hasil pengkajian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, sebagaimana dilansir dari Investor Daily. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah meminta waktu untuk melakukan proses pembenahan tata kelola MBG selama kurang lebih satu bulan.

Langkah evaluasi ini dilakukan menyusul adanya proses perubahan kepemimpinan di tubuh BGN. "Jadi setelah terjadi proses perubahan pimpinan di BGN waktu itu kan kami menyampaikan bahwa kita mohon waktu untuk melakukan proses pembenahan kurang lebih satu bulan," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tenggat waktu satu bulan kepada BGN untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan MBG, termasuk mengevaluasi para penerima manfaat. Dalam proses pembenahan ini, Presiden juga menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk memperdalam dan mempertajam pelaksanaan program.

Selain evaluasi penerima manfaat, arahan Presiden mencakup penyesuaian mekanisme pelaksanaan MBG berdasarkan karakteristik tiap wilayah. Mekanisme penyaluran di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) dipastikan berbeda dengan wilayah non-3T dan tidak harus selalu mengandalkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). "Karena satu berkaitan dengan masalah jumlah penerima manfaatnya, kedua juga titik-titik sebarannya. Seperti kita tahu di daerah-daerah 3T itu cukup jauh, menyebar dan kecil-kecil sehingga diminta untuk melakukan exercise lebih detail lagi," terangnya Mensesneg Prasetyo Hadi.

Upaya perbaikan tata kelola oleh BGN dan jajaran pemerintah terus didorong hingga tenggat waktu yang ditentukan. Pembenahan ini diharapkan membuat pelaksanaan program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, serta bebas dari potensi penyelewengan.