Pemerintah Angkat Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027

Pemerintah memastikan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan diangkat menjadi penuh waktu mulai Januari 2027 untuk memberikan kepastian status kepegawaian di Kemendikdasmen dan Kemenag, dilansir dari Detikcom.

Keputusan ini merupakan hasil finalisasi rapat kebijakan status PPPK guru yang mencakup empat poin utama, yaitu pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, kesempatan PPPK penuh waktu mengikuti tes PNS bertahap mulai 2027, pengalihan status guru menjadi ASN pusat, serta pembukaan rekrutmen guru dengan seleksi bertahap pada 2027.

Atip, pejabat terkait, menyampaikan bahwa pemerintah bersama DPR terus berupaya menata status kepegawaian guru PPPK agar memberikan kepastian dan mendukung layanan pendidikan yang berkelanjutan.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menegaskan pengalihan status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu akan mulai dijalankan pada Januari 2027. Ia berharap kebijakan ini dapat menambah semangat guru dalam meningkatkan kompetensi dan memberikan pendidikan berkualitas.

"Semoga keputusan ini bisa menambah semangat para guru untuk meningkatkan kompetensinya dan memberikan pendidikan yang berkualitas dan bermutu untuk semua," ujar Nunuk.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, mencatat jumlah guru PPPK paruh waktu mencapai 231.246 orang sebagai solusi sementara bagi guru honorer yang belum memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPPK penuh atau PNS.

Sebelumnya, Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 menyatakan penugasan guru Non-ASN yang dikelola pemerintah daerah berakhir pada 31 Desember 2026. Nunuk menjelaskan SE ini sebagai rujukan resmi pemerintah daerah dalam menetapkan status guru honorer mengingat istilah honorer tidak akan digunakan lagi sesuai Undang-Undang ASN.

Ia juga mengisyaratkan adanya skema baru terkait penugasan guru non-ASN setelah kebijakan tersebut berakhir pada akhir 2026.