Partai Gerakan Rakyat Resmi Daftar ke Kemenkum Usai Lengkapi Berkas

Partai Gerakan Rakyat resmi menyerahkan berkas pendaftaran sebagai partai politik ke Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Kamis, 23 Juli 2026. Langkah ini diambil setelah organisasi tersebut berhasil memenuhi kelengkapan administrasi kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia.

Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, mengonfirmasi bahwa seluruh pendaftaran serta verifikasi tingkat wilayah telah dirampungkan sebelum penyerahan berkas ke tingkat pusat. Proses pengumpulan syarat kepengurusan daerah telah selesai pada pertengahan pekan ini.

"Setelah kita pertemuan pertama kurang lebih sebulan yang lalu ya, dua bulanlah. Itu kita mau mengajukan pendaftaran partai politik baru. Dalam hal ini Partai Gerakan Rakyat. Nah, ternyata, untuk bisa mendaftarkan, itu harus melengkapi dengan syarat 38 SKT (surat keterangan terdaftar) atau 100 persen provinsi seluruh Indonesia," kata Sahrin kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).

Sahrin menjelaskan bahwa pembentukan struktur kepengurusan hingga kantor di seluruh daerah dilakukan secara berjenjang sejak awal tahun. Upaya penuntasan berkas administrasi tersebut rampung beberapa hari sebelum pendaftaran resmi ke kementerian.

"Kami mulai bekerja setelah diputuskan pada Januari tahun 2026, 18 Januari. Nah, kita mulai bekerja dan alhamdulillah, baru lengkap 100 persen itu pada tanggal 22 Juli 2026 pada hari Rabu," ungkapnya.

Setelah dokumen terpenuhi, pihak pengurus mendatangi kantor kementerian untuk menyerahkan berkas pendaftaran secara langsung. Rangkaian pendaftaran diisi dengan dialog bersama pejabat kementerian terkait administrasi partai politik.

"Nah, itu kenapa kita daftar Kamis dan alhamdulillah, setelah dalam, ada dua acara di dalam pendaftaran. Yang first dialog dengan atau audiensi dengan pihak kementerian, diwakili oleh Direktorat Ketatanegaraan ya beserta Divisi Partai Politik, Administrasi Partai Politik. Dan pada saat itu juga kita langsung memasukkan pendaftaran, sehingga kita menerima tanda terima pendaftar," ucapnya.

Sebelum mendatangi kantor kementerian, jajaran pengurus sempat menggelar pertemuan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dalam pertemuan tersebut, Anies memberikan doa agar proses pendaftaran berjalan lancar.

"Oh malamnya itu kan kita ada ketemu. Di syukuran pendopo Ciganjur, sebelum, malam itu. Jadi kita ada, kebetulan ada Pak Anies, ya Pak Anies tentunya mendoakan ya, kelancaran semua hal," ungkapnya.

Meskipun memiliki keterkaitan erat dengan para relawan penyuara perubahan, Sahrin memastikan bahwa Anies tidak masuk dalam jajaran pengurus struktural partai. Anies ditempatkan sebagai figur inspirator bagi gerakan politik tersebut.

"Secara struktural memang beliau kan tidak masuk. Tapi bahwa secara, apa namanya, faktualnya kan seluruh elemen-elemen relawan Anies kan terlibat sebagian besar. Inspirator (Anies Baswedan)," imbuhnya.

Melalui keterangan tertulis, Sahrin menegaskan kelengkapan dokumen 38 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) mencakup seluruh wilayah dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia sebagai wujud komitmen organisasi.

"Alhamdulillah kemarin, tanggal 22 Juli 2026, kita melengkapi 38 Surat Keterangan Terdaftar. 38 Surat Keterangan Terdaftar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote, telah kita sempurnakan ikhtiar ini untuk Indonesia yang lebih baik," kata Sahrin dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7).

Sahrin juga menyatakan bahwa pembentukan partai politik ini berakar dari aspirasi masyarakat di tingkat bawah. Pendirian organisasi ini diklaim bukan hasil inisiasi elite politik tertentu.

"Ini bukan partai yang datang dari atas. Ini bukan partai yang diturunkan dari atas diperintahkan untuk dibangun. Ini partai yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari bawah, Saudara-Saudaraku," ujar Sahrin.

Tahapan pendaftaran di Kemenkum merupakan langkah awal bagi partai untuk mendapatkan status badan hukum resmi. Pihaknya membidik status sebagai peserta pemilu untuk menghadapi kontestasi politik nasional mendatang.

"Fase berikutnya kita harus menerima badan hukum. Setelah kita mendapatkan sebagai badan hukum, tahun depan kita mendapatkan sebagai peserta pemilu, maka fase berikutnya kita harus memenangkan Pemilihan Umum 2029," ujarnya.

Posisi Anies Baswedan sebagai tokoh inspirasi sebelumnya telah diumumkan dalam acara deklarasi organisasi. Mantan Gubernur Jakarta tersebut dinilai sebagai simbol utama dari perjuangan gerakan perubahan yang diusung oleh partai.

"Mas Anies Baswedan kita tahu bahwa sebagai tokoh inspirasi, tokoh penggerak dan panutan kita semua, maka kita tentunya ucapkan berterima kasih atas kehadiran Mas Anies di tengah-tengah kita," jelasnya.

Pengukuhan pengurus yang telah dilakukan sejauh ini baru mencakup tingkat pusat. Penataan untuk dewan pimpinan di tingkat daerah akan menyusul secara bertahap.

"Kita tahu bahwa yang tadi baru pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat. Jadi Dewan-Dewan yang lain belum ada pengukuhan sama sekali. Hanya baru Dewan Pimpinan Pusat," ujarnya.

Keberadaan Anies di dalam organisasi dinilai relevan dengan visi gerakan yang mengusung misi perubahan. Partai ini dibentuk guna menampung aspirasi perjuangan relawan.

"Pak Anies adalah tokoh panutan, tokoh inspirasi dan kita tahu bahwa semangat perubahan simbolnya adalah Pak Anies. Gerakan rakyat adalah gerakan perjuangan, gerakan perubahan. Sehingga tentunya relevansinya harus ada Pak Anies di situ," imbuhnya.

Sebagai bentuk komitmen, Sahrin Hamid meletakkan jabatannya sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung guna mematuhi aturan independensi BUMD.

Sahrin menjelaskan bahwa keputusan mundur diambil setelah dirinya secara resmi ditunjuk memimpin partai dalam Rapat Kerja Nasional I yang digelar awal tahun ini.

"Pada tanggal 18 Januari 2026 di Jakarta, di dalam Rapat Kerja Nasional I 2026 Gerakan Rakyat, kami ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat periode 2026-2031 dan diberi mandat untuk menyusun kepengurusan partai di semua tingkatan," kata Sahrin, Kamis (22/1/2026).

Aturan yang berlaku melarang komisaris BUMD berasal dari pengurus partai politik. Langkah pengunduran diri dipilih untuk menjaga kepatuhan hukum dan integritas tata kelola perusahaan.

"Persyaratan untuk menjabat komisaris tidak diperbolehkan berasal dari partai politik," ujarnya.

Transformasi dari organisasi kemasyarakatan menjadi partai politik ini membawa misi utama mendorong kepemimpinan nasional pada Pemilu 2029. Anies Baswedan ditargetkan menjadi figur pimpinan nasional yang diusung.

"Kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur dan yang kedua kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan," ujar Sahrin.

Di tingkat daerah, Penyerahan SKT Partai Gerakan Rakyat Bali diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, kepada Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Bali, I Gede Oka Suanda Yudara, pada Kamis (23/7/2026).