Kemenkum Sulsel dan Kalteng Ikuti Kick Off PEKPPP 2026

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan bersama Kalimantan Tengah menghadiri Kick Off Meeting Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2026 secara virtual pada Rabu, 29 Juli 2026. Langkah ini menjadi awal penguatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.

Pertemuan yang dilansir dari Publika ini menghadirkan jajaran pejabat serta tim kerja dari berbagai bidang pada kedua kanwil. Penilaian PEKPPP 2026 berfokus pada enam area utama, yaitu kebijakan, sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi, pengelolaan pengaduan, hingga inovasi pelayanan.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Rahmi Widhiyanti, menekankan pentingnya komitmen seluruh satuan kerja untuk memenuhi indikator penilaian agar evaluasi berjalan maksimal.

"Evaluasi ini bukan sekadar proses administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Rahmi Widhiyanti, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.

Jadwal dan tahapan pelaksanaan evaluasi tersebut dijabarkan lebih terperinci oleh pihak Kementerian PANRB. Asisten Deputi Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Vera Yuwantari Susilastuti, memaparkan alur kegiatan yang diawali dengan rapat perdana, pendampingan penilaian mandiri hingga Agustus, validasi data pada September, serta penetapan hasil akhir pada Desember 2026.

Sinergi antara Kementerian Hukum dan Kementerian PANRB dinilai krusial demi menjaga ketelitian pengisian data pendukung. Dalam kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian PANRB, Taufiq Hidayanto Setiawan, menerangkan alur teknis pengoperasian aplikasi PEKPPP mulai dari tahap pengisian formulir hingga penyebaran survei pengguna layanan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, mengutarakan keikutsertaan instansinya merupakan wujud transparansi dan peningkatan profesionalisme tata kelola pemerintahan.

"PEKPPP menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Kami berkomitmen memenuhi seluruh tahapan penilaian secara optimal, melengkapi data dukung dengan baik, serta terus menghadirkan inovasi pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Andi Basmal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan.

Tim Evaluasi Mandiri di Kanwil Kemenkum Sulsel disiapkan untuk segera merampungkan penilaian internal sesuai jadwal demi menciptakan tata kelola yang efektif dan akuntabel.

Dari perwakilan Kalimantan Tengah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Deny Harlianto, mengingatkan bahwa agenda evaluasi ini sejatinya bertujuan menanamkan budaya pelayanan prima jangka panjang.

"Melalui kegiatan ini kami memperoleh penguatan yang akan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh unit kerja. Kolaborasi antarbidang menjadi kunci untuk menghadirkan layanan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat," ujar Deny Harlianto, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah.

Dukungan senada juga disampaikan oleh pimpinan tertinggi instansi daerah tersebut. Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa transformasi kualitas layanan publik merupakan prioritas utama dalam mendukung agenda reformasi birokrasi di kementerian.

"Pelayanan publik yang prima harus diwujudkan melalui komitmen bersama seluruh jajaran. Kami akan terus mendorong penguatan tata kelola, inovasi layanan, serta peningkatan kompetensi aparatur agar masyarakat dapat merasakan manfaat pelayanan yang semakin berkualitas, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan," ujar Hajrianor, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah.

Kanwil Kemenkum Kalteng optimistis mampu mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berintegritas tinggi melalui sinergi antarbidang serta inovasi yang berfokus pada kepuasan masyarakat.